Ramai-Ramai Menolak Langkah Inkonstitusional

Ramai-Ramai Menolak Langkah Inkonstitusional

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Rais 'Aam PBNU KH Ma'ruf Amin/nu.or.id

Koran Sulindo – Nahdatul Ulama menyerukan seluruh masyarakat dan khususnya warga NU agar tak melakukan gerakan-gerakan inkonstitusional yang menganggu stabilitas dan ketenangan.

Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menanggapi rencana mobilisasi massa terkait penghitungan hasil Pemilu 2019.

“Saya mengimbau kepada seluruh saudara-saudaraku sebangsa setanah air wabil khusus warga Nahdatul Ulama tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang inkonstitusional menggangu stabilitas keamanan dan ketenangan kita sebagai bangsa yang bermartabat berbudaya bangsa berakhlakul karimah,” kata Said Aqil, Jumat (19/4).

Dalam kesempatan tersebut, selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang menyukseskan Pemilu 2019, Said Aqil juga berpesan agar semua pihak bisa menerima hasil Pemilu 2019 dengan dewasa.

“Kami mohon semuanya menerima dengan besar hati, menerima dengan dewasa apapun hasilnya nanti dari pemilihan yang baru saja kita laksanakan,” kata dia.

Menurut Said Aqil, dunia internasional memandang Indonesia sebagai sebagai bangsa yang tak pernah mempertentangkan Islam dan demokrasi namun justru saling memperkuat. Demokrasi, kata Said Aqil, bisa berjalan dengan nilai-nilai Islam yang universal.

Selain PBNU, seruan serupa juga sudah disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menginstruksikan seluruh pengurus partai dan kadernya tidak terlibat segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

“Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD,” tulis SBY dalam instruksinya tersebut.

Instruksi yang disampaikan SBY melalui surat yang ditujukan kepada Sekjen PD Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pembina PD EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin, dan Waketum PD Syarief Hasan.

Instruksi tersebut juga ditembuskan kepada Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin membenarkan adanya instruksi tersebut. Ia menjelaskan inti dari instruksi SBY itu ialah agar kader dan pejabat inti Demokrat tak terlibat dalam kegiatan yang melanggar konstitusi.

Perbedaan hasil Pemilu 2019, kata Amir, secara konstitusi hanya Komisi Pemilihan Umum yang berwenang sebagai penyelenggara dan menetapkan pemenang berdasarkan hasil real count.

“Maka Demokrat menganggap bahwa tidak boleh ada langkah-langkah yang bertentangan dengan konstitusi dan UU itu,” kata Amir.

Klaim dan Sujud Syukur

Sebelumnya, tak cukup hanya mengklaim kemenangan hingga tiga kali dan melakukan sujud syukur, kubu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga berencana menggelar syukuran kemenangan di Monas hari ini, Jumat (19/4).

Melawan semua narasi utama hitung cepat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Prabowo mengklaim menang 62 persen berdasarkan hitung cepat internal mereka di 320 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Prabowo juga menuduh hitung cepat lembaga-lembaga survei yang memenangkan pasangan capres nomor urut 01 itu telah disetting.

Belakangan, rencana syukuran di Monas itu dipindahkan ke kekediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Slamet Maarif, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut pemindahan itu dilakukan untuk menghormati Ibadah Jumat Agung yang dilakukan Umat Kristiani.

“Salah satu pertimbangan kita memindahkan ke tempat ini karena besok itu hari besarnya Umat Kristiani dalam rangka Paskah,” kata dia, Kamis (18/4).

“Kita khawatir mereka kawan-kawan Kristiani yang akan ibadah di gereja-gereja dekat Istiqlal terganggu. Dengan pertimbangan itu kita pindahkan ke tempat ini agar tetap kita toleransi dengan mereka, ibadah mereka tidak terganggu. Itu salah satu pertimbangan yang diputuskan sore tadi,” kata dia.

Boleh saja Slamet berdalih, namun yang pasti sebelumnya Panglima TNI TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian memperingatkan tak akan mentoleransi tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019.

Apalagi, bila upaya itu dilakukan untuk menyikapi hasil pemungutan suara dalam pemilu 2019. Baik TNI maupun Polri menjamin bakalan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya seluruh tahapan pemilu 2019.

“Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan menggangu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi,” kata Panglima TNI TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Jakarta, Kamis (18/4)

Sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum pemilu digelar pada 17 April 2019, kubu Prabowo-Sandi berkali-kali menyebut bakal mengerahkan massa sebagai perwujudan ‘people power’ jika mereka menemui kecurangan dalam Pilpres 2019.

“Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan massif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power,” kata Amien Rais.

Ia menyebut memilih menggerakkan people power ketimbang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi karena tak mempercayai lembaga itu.[]