Koran Sulindo – BUMN PT Pupuk Indonesia menyatakan pasokan pupuk terjamin. Pendistribusian pupuk bersubsidi juga dilakukan sesuai dengan regulasi di dalam peraturan pemerintah yang berlaku.
“Kami selaku Pupuk Indonesia taat kepada peraturan pemerintah, dalam menjalankan amanah untuk pendistribusian pupuk sesuai prinsip 6 Tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat harga,” kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Achmad Tossin Sutawikara, di Jakarta, Jumat (9/3/2018), melalui rilis media.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sering mendapat keluhan dari petani mengenai ketersediaan dan mahalnya harga pupuk.
“Saya sering dengar itu, pupuknya mahal dan barangnya tidak ada. Di sini ada Bu Menteri BUMN, biar mendengarkan kalau pupuk mahal dan barang tidak ada, padahal dari PT pupuk barang harusnya ada, ini yang dicari Bu Menteri ke mana barang itu?” kata Presiden Jokowi, di Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Salah satu petani yang menyampaikan keluhannya kepada Presiden adalah Sukari, petani penerima Surat Keputusan Perhutanan Sosial dari Malang.
“Saya tadi di kebun jagung juga sudah sampaikan, ini tolong dicari barangnya mana. Petani kalau saya turun ke desa katanya pupuknya barangnya tidak ada,” kata Jokowi.
Stok Cukup hingga 6 Minggu
PT Pupuk menyatakan pasokan pupuk di Jawa Timur cukup aman untuk kebutuhan hingga 6 minggu ke depan, karena stok pupuk di gudang-gudang kabupaten dan kota di seluruh Jatim saat ini sebesar 347.456 ton, tiga kali lipat lebih dari ketentuan minimum sebesar 109.252 ton.
Berdasarkan data Pupuk Indonesia, hingga 8 Maret 2018, stok di provinsi Jatim untuk pupuk urea di gudang saat ini mencapai 161.003 ton, NPK sebesar 95.967 ton, SP-36 sebesar 18.869 ton, ZA sebesar 36.210 ton dan Organik sebesar 35.406 ton. Keseluruhannya siap disalurkan ke 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Jadi, dapat dikatakan stok urea mencukupi permintaan para petani sepanjang masa tanam ini, apalagi pasokan relatif lancar,” kata Tossin.
Untuk menjamin distribusi pupuk urea bersubsidi dan mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan, pemerintah menerapkan sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi secara tertutup dengan mempergunakan sistem distribusi dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017), agar memperoleh pupuk bersubsidi petani harus tergabung dengan kelompok tani dan menyusun RDKK.
“Pupuk bersubdisi itu untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan kami distribusikan sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan,” katanya.
Mengenai keluhan petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, karena masih ada sebagian petani yang belum menyusun RDKK sehingga tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, termasuk juga sejumlah petani LMDH.
Untuk menanggulangi hal ini PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan Anggota Holding Pupuk untuk menyediakan pupuk non subsidi di Kios Resmi, termasuk menyosialisasikannya kepada masyarakat.
Jika petani belum menyusun RDKK sehingga tidak termasuk dalam Kelompok Tani, mereka bisa membeli pupuk bersubsidi itu, tapi dengan harga komersial.
Langka di Mana-mana
Kenyataannya, memang, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, pupuk memang langka di mana-mana.
Waktu calon Wakil Gubernur Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar berkampanye dengan pasangannya Nurdin Halid di Kabupaten Wajo, keluhan warga adalah setiap tahun selalu kekurangan stok pupuk, yang langsung berefek kepada petani.
“Harapan kami ke depanya harus ada solusi atas keterbatasan ini,” kata Margeni, tim Media NH-Aziz, Jumat (9/3/2018), melalui rilis media.
Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seperti dikutip kupang.tribunnews.com, petani di Daerah Irigasi kesulitan mendapatkan dua jenis pupuk, NPK Ponska dan Za.
“Bagi yang punya uang, tidak masalah. Tapi bagi kita petani kecil, kadang-kadang pupuk ada, kita belum punya uang. Ketika pupuk habis baru kita dapatkan uang. Kalau stok pupuk selalu ada, petani tidak akan kesulitan cari pupuk,” kata Syukur, petani di Kelurahan Mbay 1, Selasa (6/3/2018).
Di Jawa Barat, seperti dikutip jabar.tribunnews.com, petani di Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, juga kesulitan mendapat pupuk.
Di Gorontalo, seperti dikutip republika.co.id, pupuk masih jadi kendala besar.
“Rakyat berlomba-lomba mereka antri pupuk. Turun dari gunung-gunung hanya untuk cari pupuk, lalu ketila didistribusikan hanya dapat sebantal, itu juga rebutan sampai jam 12 malam,” kata anggota DPR, Roem Kono, di Gorontalo, Rabu, (14/2/2018).
Sementara itu petani di Gampong Simpang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan hasil panen padi yang menurun karena pupuk yang tidak memadai.
Pengadaan pupuk bersubsidi saat ini tidak mampu menutupi kebutuhan masyarakat. “Kita sangat kewalahan karena memang terbatas, jadi hasil panen kita juga ikut berkurang,” kata salah seorang petani, Bustaman, di Aceh, Minggu (4/3/2018), seperti dikutip goaceh.co.
Jadi, pupuk, dimanakah kau berada? [DAS]