Demi memperluas akses anak untuk bersekolah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melaksanakan program sekolah swasta gratis. Program ini diharapkan dapat berjalan mulai tahun 2025 dengan sasaran mencapai 238.000 siswa untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.
Sekolah swastra gratis sebelumnya telah di wacanakan oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pemprov DKI Jakarta, mengaku sedang mendata sekolah swasta se-Jakarta untuk persiapan menjalankan program tersebut.
Sebagai wujud komitmen menjalankan program itu, Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta telah menandatangani kesepakatan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) sekolah swasta gratis mulai 2025, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/8).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, MoU merupakan tahap awal sebagai landasan hukum perjanjian kedua belah pihak untuk merealisasikan sekolah swasta gratis di Jakarta.
“Kita akan laksanakan ini di tahun 2025. Perbaikan-perbaikan akan terus kita lakukan, tahapan-tahapan juga sudah kita siapkan,” kata Iman.
Adapun anggaran untuk menggratiskan sekolah swasta di Jakarta diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun setiap tahun. Angka ini lebih kecil dibandingkan pembiayaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang menelan biaya Rp2,8 triliun. Selisih sejumlah Rp500 miliar kemudian dapat digunakan anak untuk biaya sekolah seperti seragam dan alat tulis.
Ketika program sekolah swasta gratis diterapkan, maka nantinya bantuan sosial berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dihapus dan anggarannya dialihkan ke sekolah swasta.
“KJP sudah tidak ada lagi. Nanti anggarannya dialihkan ke sekolah gratis. Itu hitung-hitungannya di angka Rp2,3 triliun itu sudah cukup,” kata Iman Satria.
Persiapan sekolah swasta gratis
Pelaksaanaan sekolah swasta gratis hingga kini masih dalam tahap pematangan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah kajian dan pendataan yang masih dilakukan Disdik DKI Jakarta. Selain itu DPRD juga masih perlu mematangkan konsep sekolah gratis dari sisi anggaran.
Berdasarkan Dapodik Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek, di seluruh DKI Jakarta terdapat 2.582 sekolah swasta jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Jumlah tersebut terdiri dari 927 SD swasta, 781 SMP swasta, 388 SMA swasta, dan 486 SMK swasta.
Namun data tersebut masih ada perbedaan dengan data Pemprov DKI Jakarta. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Jakarta Budi Awaluddin sekolah swasta saat ini jumlahnya ada 5.895. Dari keseluruhan sekolah swasta ia menyebut sekitar 2.900-an yang akan digratiskan. Ia juga tidak menjelaskan berapa kuota siswa yang diterima untuk satu sekolah swasta.
Disdik berharap program ini dapat direalisasikan pada tahun 2025 terlebih sudah mendapatkan dukungan dari DPRD. Sebagai peserta program, nantinya Disdik akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Skenario pelaksanaan harus matang
Supaya pelaksanaan sekolah swasta gratis di Jakarta dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya diperlukan skenario yang matang. Hal yang penting menjadi perhatian adalah soal sasaran peserta, sekolah yang dilibatkan hingga persiapan anggaran.
Sosiolog pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat mengatakan, wacana sekolah swasta gratis untuk menampung siswa dari kalangan masyarakat miskin yang tak tertampung di sekolah negeri, memerlukan data dan regulasi yang tepat. Sebab, tidak semua kualitas sekolah swasta merata di Jakarta.
“Memang harus ada regulasinya, supaya itu bisa diatur. Semisal, ada aturan tentang majelis pendidikan sekolah swasta mana yang bisa diajak kerja sama, sehingga kelas-kelasnya dan latar belakang siswanya itu bisa diakomodir,” kata Rakhmat.
Regulasi sekolah swasta gratis juga perlu mengatur soal standar sekolah swasta yang bisa diajak bekerja sama, akreditasi, dan sarana-prasarana. Selain itu, dibutuhkan standar kompetensi guru yang tidak timpang dengan guru di sekolah negeri. Maka dibutuhkan data akurat sekolah swasta termasuk mengenai kategori dan kualitas sekolah swasta.
Sementara itu, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim menilai, untuk mewujudkan sekolah swasta gratis perlu skenario matang mengenai pelaksanaannya. Sebab, sekolah swasta di Jakarta memiliki sejumlah kelas kualitas.
Menurutnya yang memungkinkan diajak bekerja sama menyelenggarakan program itu adalah sekolah swasta yang menengah ke bawah, yang tidak terlalu berbiaya mahal atau sekolah swasta yang memerlukan bantuan pendanaan. Namun, risikonya, secara kualitas kurang bagus.
Program sekolah swasta gratis di Jakarta bertujuan agar tidak ada lagi anak tidak sekolah dikarenakan kendala biaya, sehingga akses anak terhadap pendidikan semakin luas. Namun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah transparansi dalam penetapan peserta juga persoalan kualitas pendidikan perlu meningkat. Untuk itu perlu pengawasan yang ketat agar program ini tepat sasaran. [PAR]