Penanggulangan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama ini. Diharapkan program tersebut akan menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
Demi menekan angka stunting di Indonesia, pemerintah menyebut akan mengakomodasi usulan penambahan 5 provinsi prioritas penanggulangan stunting sehingga menjadi 17 provinsi.
Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan usulan tambahan lima provinsi prioritas penanggulangan stunting, yakni Papua, Papua Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, sehingga menjadi 17 provinsi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Rapat Koordinasi Nasional Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat(6/10) menyatakan usulan tersebut akan diakomodasi.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan pengawasan Wakil Presiden akan melihat kemajuan di 17 provinsi yang ditetapkan sebagai prioritas penanggulangan stunting.
“Kita akan melihat bagaimana kita mengoptimalkan dana yang akan ditransfer, karena daerah-daerah tersebut biasanya sangat bergantung pada APBN, jadi nanti kita lihat penggunaan dana alokasi khusus yang nonfisik, yang itu biasa menggunakan operasi kesehatan, sampai kepada puskesmas dan posyandu,” kata Sri Mulyani menambahkan.
Pemerintah juga disebut akan melihat kebutuhan anggaran, karena sanitasi dan air bersih juga akan dijadikan prioritas.
“Dan juga dari DAU-nya kalau mereka masih memiliki space di dalam dana alokasi umumnya, nanti kita bersama Pak Menkes, Mendagri dan Menko PMK untuk mengarahkan ke situ,” kata Menkeu.
Untuk hal lain seperti sembako atau Program Keluarga Harapan (PKH) berupa makanan tambahan, akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, supaya anggaran dan program PKH dan sembako 21,6 juta kepala keluarga bisa diprioritaskan untuk menambah makanan tambahan untuk penurunan stunting.
“Untuk dana desa dan kelurahan saya sudah diskusi sama kepala BKKBN dengan Pak Mendagri karena 75 ribu desa itu kan berbeda-beda, jadi untuk desa yang sudah baik ya monggo saja, ini difokuskan kepada desa-desa yang merupakan daerah yang jumlah populasinya banyak dan yang stuntingnya tinggi,” kata Menkeu.
Terkait pengaturan dana desa, Menkeu masih akan berdiskusi dengan Mendagri dan Menkes agar 10 persennya bisa digunakan untuk stunting. [PTM]
