Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), tugasnya adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika melawan ideologi lain selain Pancasila.
“Memberantas komunisme dan warisan PKI (Partai Komunis Indonesia), agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya,” kata Presiden Jokowi, dalam amanat pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 TNI, di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (5/10/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Sebagai panglima tertinggi, Jokowi juga ingin selalu memastikan agar TNI bisa membangun diri sesuai rencana strategis yang telah dirumuskan, memastikan TNI menjadi angkatan bersenjata modern yang mampu memainkan peran sentral dan disegani di kawasan dunia dan Asia, memastikan TNI semakin profesional menjadi alat pertahanan negara yang tangguh, dan memastikan agar ke depan prajurit dan keluarga TNI menjadi lebih sejahtera.
“Pegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, tingkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat, selalu berbaktilah untuk kejayaan Ibu Pertiwi,” katanya.
Jokowi kembali mengingatkan pesan Jenderal Besar Soedirman tentang jati diri TNI, bahwa politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara.
“TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak kotak oleh kepentingan politik yang sempit, yang selalu menjamin netralitas politik di era demokrasi sekarang ini,” katanya.
Sumpah Prajurit yang diikrarkan serta Sapta Marga yang sudah dijanjikan segenap prajurit TNI adalah pondasi moral yang kokoh bagi dedikasi seluruh prajurit TNI untuk bangsa dan negara.
“Itu adalah ikrar kesetiaan yang abadi kepada NKRI, pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus ikrar sejati untuk membangun profesi TNI untuk kebanggaan dan kejayaan negeri,” katanya.
Pondasi itu diperteguh oleh institusi TNI dan oleh prajurit TNI yang membuat Indonesia kokoh berdiri menghadapi gelombang zaman.
Menurut Presiden, TNI kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan, artifisial intelijen, teknologi tanpa awak, teknologi media sosial, dan berbagai perubahan sosial yang baru merupakan sebuah tantangan yang semakin nyata dan harus diantisipasi.
“Sampai kapanpun juga semua harus waspada terhadap upaya dari luar yang merongrong keutuhan wilayah Indonesia,” katanya.
Yang Terdepan
Menurut Presiden, pembangunan harus Indonesia sentris yang sejalan dengan doktrin pertahanan semesta. Seluruh pihak harus menjaga stabilitas politik dan menjamin ketentraman masyarakat untuk memperkokoh pondasi pembangunan, dan meningkatkan kewibawaan Indonesia di hadapan masyarakat internasional.
“Dengan penuh keyakinan saya mengatakan, selalu terbukti bahwa TNI selalu yang pertama dan terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan dalam membantu masyarakat,” katanya.
Presiden menunjuk contoh dalam menghadapi bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan di tempat lain di Indonesia, TNI mengerahkan personel dan alutsista (alat utama sistem persenjataan) guna membantu penanganan bencana.
“TNI bersama Polri selalu terdepan dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi. TNI selalu memegang peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan dan juga rekonstruksi. TNI dan Polri selalu yang tercepat dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terlanda bencana. Dharma bakti saudara-saudara sungguh membanggakan rakyat, membanggakan kita semuanya,” kata Presiden.
Pada akhir acara upacara HUT ke-73 TNI itu, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan prosesi pemontongan tumpeng yang diserahkan kepada tiga orang prajurit TNI tanda kehormatan.
Upacara peringatan HUT ke-73 TNI itu dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. [DAS]
