Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo sudah memanggil 34 orang ke Istana Kepresidenan Jakarta, hingga malam ini. Di antara sejumlah nama tersebut, sebanyak 13 orang adalah wajah lama yang mengabdi di dalam Kabinet Kerja Jilid ke-1.
Terakhir yang terlihat hadir adalah Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Jilid I. Luhut diminta oleh Presiden Jokowi untuk menangani bidang kemaritiman dan investasi.
“Saya dipanggil Presiden dibrief untuk tugas saya ke depan, nanti menangani mengenai maritim dan investasi,” kata Luhut, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019), seperti dikutip antaranews.com.
Menurut Luhut, akan ada perubahan nomenklatur kementerian koordinasi yang diamanahkan kepadanya.
Jokowi dikabarkan mengumumkan kabinet kerja periode ke-2 pemerintahan ini Rabu (23/10/2019) pagi besok.
Selain Luhut, mereka yang dipanggil ke Jokowi ke Istana sudah sebanyak 33 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 13 orang adalah wajah lama yang masih menghiasi kabinet Kerja Jilid II. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Pratikno, Tito Karnavian, Sri Mulyani Indrawati, Agus Gumiwang Kartasasmita, Siti Nurbaya Bakar, Sofyan Djalil, Yasonna H. Laoly, Budi Karya Sumadi, Moeldoko, Tjahjo Kumolo, Bambang Brodjonegoro, dan Luhut Binsar Panjaitan.
Mereka yang dipanggil hari ini adalah:
- Menteri Keuangan 2016-2019 Sri Mulyani
- Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018 Syahrul Yasin Limpo
- Menteri Sosial 2018-2019 Agus Gumiwang Kartasasmita
- Anggota Komisi VI DPR PDI-Perjuangan Juliari Batubara
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014-2019 Siti Nurbaya
- Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa
- Menteri PUPR 2014-2019 Basuki Hadimuljono
- Wakil Panglima TNI 1999-2000 Jenderal (Purn) Fachrul Razi
- Kader Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah (anggota DPR-RI pada 1999-2018)
- Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia
- Anggota DPR 2014-2019 dari fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali
- Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019 Abdul Halim Iskandar (PKB)
- Menteri Hukum dan HAM 2014-2019 Yasonna Laoly
- Menteri Perhubungan 2016-2019 Budi Karya Sumadi
- Menteri Agraria dan Tata Ruang 2016-2019 Sofyan Djalil
- Kepala Staf Kepresidenan 2017-2019 Moeldoko
- Menteri Dalam Negeri 2014-2019 Tjahjo Kumolo
- Kepala Bappenas 2016-2109 Bambang Brodjonegoro
- Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate
- Ketua Umum PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi), Agus Suparmanto
- Koordinator staf khusus Presiden Teten Masduki
- Kepala RSPAD Gatot Soebroto, dokter Terawan Agus Putranto.
Sedangkan mereka yang dipanggil Senin (21/10/2019) kemarin adalah:
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
- CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim
- Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama,
- pendiri Mahaka Group Erick Thohir,
- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian,
- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
- Menteri Sekretaris Negara Pratikno
- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo
- Fajrul Rachman
- Nico Harjanto
Moeldoko
Sementara itu Moeldoko yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Kabinet Kerja Jilid I mengaku diminta Jokowi di posisi sama.
Mantan Panglima TNI itu merupakan orang terakhir yang keluar dari area Kantor Presiden, Jakarta, malam ini.
“Tugas seperti biasa, membantu Presiden. Bidangnya tidak berubah,” kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019), seperti dikutip antaranews.com.
Tjahjo Kumolo
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku tetap akan menjadi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo jilid II, namun tidak mengatakan posisinya.
“Saya dipanggil Bapak Presiden, secara prinsip saya tetap diminta untuk membantu beliau dalam kabinet kerja yang pertama,” kata Tjahjo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.
Alasan lainnya, sebagai orang partai ia juga siap bertugas ketika diizinkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Yasonna Laoly
Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan diminta kembali untuk menduduki jabatan sebagai Menkumham untuk kedua kalinya.
“Bapak presiden meminta saya membantu dia kembali. Kami diskusi banyak meminta agar usulan dua ‘omnibus law’ disampaikan beberapa waktu lalu pada pidato pertama di MPR bisa betul-betul diselesaikan segera dan kita berkoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait,” kata Yasonna. [Didit Sidarta]
