Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo berencana mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Dirut Bulog Budi Waseso.
Presiden memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk melakukan mediasi terhadap keduanya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut baik Budi Waseso maupun Enggar harus duduk bersama-sama dan membangun berkoordinasi.
“Sebentar lagi diundang. Duduk sama-sama, nggak boleh begitu semua harus berkoordinasi dengan baik,” kata Moeldoko, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9).
“Pak Menko Perekonomian sudah lapor ke Presiden, saya juga sudah lapor ke Presiden. Presiden memerintahkan Menko untuk memanggil dua itu untuk ditengahi,” kata Moeldoko.
Lebih lanjut ia menambahkan saling melemparkan pendapat yang berbeda di media menurutnya memang tidak elok. “Jadi siang ini mau ditengahi. Itu cuma masalah komunikasi saja,” kata dia.
Moeldoko menyebutkan Indonesia masih perlu impor beras karena produksi beras dalam negeri dianggap belum bisa mencukupi kebutuhan nasional karena secara alamiah terjadi penyusutan lahan sebesar 24 persen.
Lahan pertanian berkurang lantaran pembangunan jalan tol, pembukaan kawasan industri, dan kawasan perumahan yang berkembang makin cepat. Selain itu faktor cuaca juga dianggap mempengaruhi produktivitas.
Masalahnya, menurut Moeldoko impor tidak boleh dilakukan saat petani mau panen.
“Memang ada indikasi bahwa cadangan nasional beras kita itu tidak mencukupi. Karena kita bisa berhitung bahwa kebutuhan nasional kita itu 2,4 juta ton per bulan. Jadi, kalau sudah ini bahaya, mepet harus ada upaya-upaya,” kata dia.
Beda data
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjanjikan bakal segera memperbaiki perbedaan data antar instansi sekaligus melakukan sinkronisasi kebutuhan dan stok beras nasional.
Darmin menyebut hal itu merupakan arahan Presiden Jokowi untuk menuntaskan polemik impor beras yang tengah dipersoalkan Budi Waseso dan Enggartiasto.
“Saya masih cari waktu untuk mendudukkan ini kembali dengan beliau bertiga, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Bulog,” kata Darmin, Kamis, (20/9).
Lebih lanjut ia mengatakan data yang dibutuhkan untuk mengetahui produksi beras dan kebutuhan nasional terdapat di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Menjadi masalah karena data di kedua lembaga itu juga tak cocok satu sama lain yang memicu kesulitan melihat tren kebutuhan beras pada periode tertentu.
Sementara data di Kementan terus menunjukkan surplus beras, fakta di lapangan faktanya tidak demikian.
Buwas terlibat polemik dengan Enggartiasto di media massa menyangkut soal perlu tidaknya Indonesia melakukan impor beras.
Menurut Buwas sampai tahun depan Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena cadangan dianggap cukup. Cadangan beras Bulog bisa capai 3 juta ton hingga akhir 2018 dengan cadangan terkini mencapai 2,4 juta ton.
“Berdasarkan fakta dan data yang dihitung oleh para ahli dalam tim mengatakan dan merekomendasikan sampai bulan Juni 2019 tidak perlu impor,” kata Buwas
Buwas menyebut Bulog bahkan harus menyewa gudang hingga Rp 45 miliar untuk menampung stok termasuk beras impor.
Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan persoalan gudang tersebut bukan merupakan urusan pemerintah tapi urusan korporasi.
Tanggapan Enggar itulah yang kemudian membuat Buwas berang.
“Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan,” kata Buwas.
“Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita. Matamu! Itu kita kan sama-sama negara.” [TGU]
