Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo menjanjikan memperluas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga tingkat perguruan tinggi.
“Ya ini akan kita perluas dan kita perluas lagi sehingga anak-anak dari keluarga sejahtera yang dari tidak mampu bisa kuliah sehingga KIP itu diperluas lagi menjadi KIP Kuliah. Jumlahnya akan sangat besar, anggarannya kita siapkan besar,” kata Presiden Jokowi, setelah acara Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1×660 MW, di Desa Karangkandri, Slarang dan Manganti, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019), seperti dikutip antaranews.com.
Selama ini KIP hanya diberikan pada siswa-siswi usia SD, SMP, dan SMA/SMK. Untuk perguruan tinggi juga diberikan bagi mereka yang menuntut ilmu di universitas dan politeknik di luar negeri.
Menurut Jokowi, selama ini jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan juga sudah sangat besar.
“Kita bicara jumlah yang besar, sekarang ada yang namanya beasiswa afirmasi ada, beasiswa bidikmisi ada. Tapi ini kita perluas dengan jumlah yang besar ya. Nanti kalau hitungannya sudah berapa mahasiswa yang bisa nanti terangkut kuliah,” katanya.
Hingga kini terdapat sebanyak 18,7 juta siswa yang menerima KIP.
Jokowi juga menjanjikan kartu sembako murah jika terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden RI.
“Karena kita ingin membantu masyarakat agar gampang mendapatkan barang murah, hingga pemerintah memberikan subsidi,” kata Jokowi.
Listrik bagi Pelajar
Presiden Jokowi mengatakan listrik bukan hanya untuk kepentingan ekonomi atau industri saja namun juga di desa-desa terpencil sangat berguna untuk penerangan bagi para pelajar yang belajar di malam hari.
“Industri rumah tangga yang ada di desa-desa juga bisa bekerja di malam hari yang biasanya tidak bisa bekerja. Inilah pentingnya listrik,” kata Jokowi, saat acara Peresmian PLTU Cilacap Ekspansi 1 x 660 MW itu, seperti dikutip setkab.go.id.
Menurut Presiden, listrik di Jawa mungkin sudah tidak begitu bermasalah, tetapi kalau di Indonesia di bagian timur, pulau-pulau terpencil, dan desa-desa terpencil, 4 tahun lalu masih banyak yang belum mendapatkan sambungan listrik.
“Kalau kita mungkin tahun berapa? ’70-an masih pakai lampu, lampu templok, teplok nggih, lampu sentir atau lampu teplok masih seperti itu, terutama di Indonesia bagian timur,” katanya.
Target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir 2019 ini sudah sebanyak 99,9 persen listrik masuk ke seluruh Tanah Air.
Presiden juga mengatakan tidak ingin bergantung pada energi fosil seperti batubara.
“Kita juga telah memulai tahun yang lalu yang namanya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Angin sudah kita mulai di Sidrap Sulawesi Selatan, di Jeneponto Sulawesi, sudah dimulai,” katanya.
Menurut Jokowi, kini jika mau bepergian ke Sidrap, Jeneponto di Sulawesi Selatan sudah seperti di Belanda.
“Ada kincir besar-besar, berputar-putar di atas bukit itu dan besar sekali. Dan, ini akan kita lanjutkan di tempat-tempat yang lain yang anginnya besar, yang anginnya besar,” katanya.
Pemerintah juga ingin mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air karena Indonesia memiliki sungai sangat banyak.
“Ini perlu kita manfaatkan ke depannya agar kita tidak ketergantungan kepada batubara, enggak apa-apa batubara juga masih pakai, tapi kita harus mulai melihat visi ke depan 100 tahun, visi ke depan 50 tahun yang akan datang,” katanya.
Menurut Presiden, masih ada sisa 1.000 megawatt yang juga akan diselesaikan nanti akhir tahun ini.
“Sekarang ya Alhamdulillah sudah tidak ada keluhan-keluhan pemadam listrik. Tetapi juga kita tetap ingin membangun pembangkit listrik agar juga mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga investasi apapun, investasi apapun ke Indonesia listriknya siap,” katanya.
Secara nasional, menurut Jokowi, saat ini tak ada lagi byar pet, dan keluhan pemadaman listrik.
Tentang target 35.000 Megawatt, Presiden mengatakan akan disesuaikan dengan permintaan pasar.
“Saya kira ini yang operasional sudah, yang sedang dalam tahapan konstruksi juga ada, yang dalam tahapan PTA juga ada. Saya kira semuanya berjalanlah. Tapi dikendalikan ya. Karena kalau pasokannya juga terlalu banyak, bebannya ada di PLN,” katanya.
Tentang tanah untuk rakyat, Presiden menyampaikan sampai saat ini konsesi yang diberikan kepada rakyat telah mencapai 2,6 juta dan akan diteruskan konsesi yang untuk hak adat dan masyarakat ulayat.
“Semua terus, untuk masyarakat-masyarakat petani, nelayan, akan terus kita berikan. Kan sudah saya sampaikan, petani/nelayan ada yang satu hektare, ada yang dua hektare, ada yang tiga hektare. Masyarakat adat, masyarakat ulayat ada yang 800 hektare, ada yang 400 hektare, ada yang 1.600 hektare, macam-macam. Ini akan diteruskan,” kata Jokowi. [DAS]