Koran Sulindo – Selama ini kita masih selalu terjebak dengan selalu membesar-besarkan masalah dan berpikir tidak produktif, gampang sekali mencela dan mencemooh yang lain, serta gampang mengeluh. Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka “Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB)” di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (23/5). Tampak hadir dalam KNIB, selain Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, juga terlihat Puan Maharani, Zulkifli Hasan, Din Syamsuddin, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan masih banyak lagi sejumlah pejabat serta tokoh nasional lainnya.
“Pikiran-pikiran seperti itu yang harus diubah,” kata Jokowi. Ditegaskan Jokowi, jika Indonesia memang ingin menjadi negara yang maju dan memiliki daya saing dengan negara lain, Indonesia harus berani mencontoh negara maju lainnya.
Ia lantas menceritakan pengamatannya saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini. Menurut dia, Indonesia dan Korsel sama-sama mulai membangun industrinya sejak tahun 1970-an. Namun, satu dekade kemudian, ternyata Korsel jauh lebih maju dari Indonesia. Bahkan, Korsel menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang lebih tinggi dari Indonesia. Padahal, Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, di samping juga jumlah penduduk yang besar mencapai 250 juta jiwa.
Apa yang menjadi penyebab Korsel bisa begitu maju pesat? Menurut Jokowi ada dua kunci yang menjadikan Korsel maju pesat. Pertama: keterbukaan. Kedua: inovasi. “Mereka terbuka, berlomba-lomba untuk berinovasi, dan mengejar kemajuan. Dan karena terbuka, mereka berani bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain,” ungkap Jokowi.
Ada tiga cara yang bisa dilakukan bangsa Indonesia agar bisa mempercepat daya saingnya di tingkat global, kata Jokowi lagi. Pertama: melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua: deregulasi besar-besaran, yakni berani memangkas aturan-aturan yang menghambat atau bermasalah. Ketiga: pembangunan sumberdaya manusia (SDM).
Percepatan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk dilakukan, menurut Jokowi, karena infrastruktur yang dimiliki Indonesia masih sangat-sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya. Padahal, infrastruktur merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Kemudian untuk deregulasi atau aturan-aturan yang membuat urusan berbelit-belit, itu juga harus dihapuskan, seperti menyederhanakan pengurusan izin usaha.
Diungkapkan Jokowi, di tingkat dalam negeri saat ini memiliki 42 ribu aturan regulasi. Dari 42 ribu regulasi itu, ada 3 ribu regulasi yang bermasalah. Hal-hal yang bermasalah seperti itulah yang harus diselesaikan secepat-cepatnya, karena harus bersaing dengan negara-negara lain yang punya keunggulan dan sudah maju mendahului kita. “Jadi, saya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan dan menghapuskan tiga ribu aturan regulasi yang bermasalah itu, maksimal bulan Juli. Enggak usah dikaji, karena memakan waktu lama. Tinggal dilihat saja mana yang menghambat, hilangkan. Dengan begitu, kita bisa mempercepat lagi laju pembangunan negara kita,” tutur Jokowi.
Satu hal lagi yang sangat penting untuk diperhatikan, lanjutnya, adalah membangun SDM. Untuk mempercepat pembangunan SDM ini, kata Jokowi, kita bisa mengembangkan sekolah-sekolah atau training-training vokasional, yang kemudian dikerjasamakan dengan daerah-daerah agar siswa-siswanya bisa melakukan magang dan melatih keterampilannya. “Kalau hal itu bisa dilakukan bersama-sama oleh semua daerah, kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan dengan mudah bagi masyarakat Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui pula, masih ada 7,6 juta warga Indonesia yang masih menjadi pengangguran,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan pula, untuk maju dan menjadi bangsa yang terhormat, masyarakat dan pemerintah Indonesia harus bersatu. Kesatuan yang dibawa oleh bangsa Indonesia tersebut nantinyalah yang akan menjadikan Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan tidak kalah bersaing dengan negara-negara lainnya. “Bersatu untuk bangkit menjadi bangsa yang maju dan kuat,” katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pidatonya menyatakan, Muhammadiyah sungguh ingin meletakkan Indonesia sebagai pusat peradaban yang lahir dari dari sejarah besar. Haedar lantas mengajak hadirin untuk menengok kembali bagaimana Muhammadiyah menampilkan peran ketika mewujudkan kemerdekaan, era Reformasi 98, hingga periode saat ini. “Muhammadiyah dari dulu hingga sekarang lebih suka berpikir dan bekerja. Muhammadiyah selalu tampil memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan bangsa. Momen Konvensi Indonesia Berkemajuan merupakan panggilan Muhammadiyah untuk terus mengatasi masalah-masalah yang di hadapi bangsa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif menyatakan, ia berharap jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diisi oleh calon yang terbebas dari pengaruh partai politik. “Kapolri yang akan datang jangan sampai dipengaruhi partai politik,” kata Syafi’i.
Kapolri ke depan, tambahnya, harus semakin mampu merealisasi fungsi sebagai pelayan masyarakat, tanpa dipengaruhi urusan politik. “Pesan itu sudah saya sampaikan langsung kepada Pak Badrodin Haiti melalui SMS,” kata Syafi’i.
Dalam pandangan Buya Syafi’i, Kapolri memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam penentuan kebijakan penegakan hukum. Apalagi, secara struktural, posisi Kapolri langsung bertanggung jawab kepada presiden. “Biasanya Kapolri ada di bawah kementerian, tapi ini langsung di bawah presiden,” ujarnya.
Karena itu, mengingat posisi yang sangat strategis tersebut, lanjutnya, Kapolri beserta jajarannya seyogianya harus tetap menjaga independensi dan terbebas dari kepentingan politik. “Sehingga ke depan, kalau dia masih ditentukan parpol, fungsi sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum masih sulit,” kata Syafi’i. [YUK]
