Presiden Joko Widodo/straittimes.com

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mampu menyelesakan masalah kedaulatan Indonesia secara cepat. Kedaulatan ini penting untuk meneguhkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak lembek dan mudah diintervensi negara lain.

“Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita,” ujar Presiden Jokowu dalam Sidang Bersama MPR, DPR, DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Jokowi, Indonesia harus berani dalam melawan pencurian sumber daya laut termasuk menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita. Negara juga harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat. Negara harus berani mengalihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif.

“Kita tegas menyatakan perang pada bandar-bandar narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstrimisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Karenanya, tidak ada halangan bagi negara untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah pemersatu bangsa yang harus dihayati, diamalkan, dan menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Guna mengamalkan dan menghayati Pancasila, Pemerintah mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa.

Demi menjaga kedaulatan, stabilitas politik yang demokratis juga amat penting sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui demokrasi, kita menjaga kedaulatan rakyat dan kerukunan dalam keragaman.

Ia menambahkan, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, berterima kasih pada TNI yang selalu setia pada negara kesatuan republik indonesia (NKRI), siaga menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk dari infiltrasi gerakan terorisme global.

Pemerintah juga berterima kasih pada Polri karena selalu menjaga rasa aman masyarakat, termasuk keberhasilan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Ditjen Bea Cukai dalam membongkar penyelundupan 1 ton sabu.

Ke depan, TNI dan Polri harus terus kita perkuat sebab tantangan ke depan sangat kompleks dan berubah sangat cepat. Tantangan pertahanan dan keamanan yang kita hadapi tidak lagi dalam paradigma Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Karena itu, gelar pasukan TNI, serta strategi pertahanan kita, kata Jokowi, harus bisa menjaga setiap jengkal tanah, setiap ombak lautan, dan setiap kaki langit tanah air Indonesia.

Dikatakan, jenis ancaman yang kita hadapi sekarang bukan lagi hanya serbuan dari negara lain tetapi ancaman baru berupa gerakan ekstrimisme, radikalisme, terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber.

“Saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk terpanggil menjalankan tugas dan tanggungjawab kebangsaan kita untuk ikut serta bela negara. Di manapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak, semua punya kewajiban, semua punya kesempatan yang sama untuk bela negara,” ujarnya.

Angka Kemiskinan Menurun

Presiden Jokowi mengaku telah melakukan percepatan deregulasi ekonomi, dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Selanjutnya, pemerintah bergerak lebih maju lagi, dengan fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Ia menuturkan, dalam tiga tahun terakhir ini, pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.

Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 pada Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka September 2014 yaitu 0,414. Angka inflasi juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan  puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen.

Menurut Jokowi, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian, dan meletakkan kembali paradigma Indonesia sentris. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain.

“Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan,” paparnya.

Ia menginginkan seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

Jokowi berharap para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama. “Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. [CHA]