Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menteri dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol , di Kantor Kepresidenan, Jakarta, membahas kemungkinan penurunan tarif jalan tol, hari ini. Mereka adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Budi Sumadi, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani, dan Direktur PT Astra Infrastruktur Wiwiek D Santoso.
Para menteri yang dipanggil Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, pihak Badan Pengatur Jalan Tol, serta perusahaan pengelola jalan tol di antaranya Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Desi Arryani, Direktur PT Astra Infrastruktur, Wiwiek D Santoso.
Presiden Jokowi mengawali dengan menyampaikan keluhan para pengemudi mengenai bagaimana cara menghitung tarif tol.
Menteri PUPR menjelaskan, untuk tol yang dibangun 1980-an tarifnya sekitar Rp200/km – Rp300/km. Kemudian 2000-an sampai 2010-an tarif tol Rp600/km – Rp700/km. Sementara dalam periode 2010-2017 tarifnya Rp900/km – Rp1.300/km.
“Jika dilihat dari besarnya inflasi, biaya konstruksi, pajak, bunga, maka besaran tarif tol itu wajar,” kata Basuki, seusai rapat, di Jakarta, Kamis (22/3/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Beberapa warga mengeluh di dunia maya terutama media sosial soal biaya perjalanan darat memakai jalan tol dari Jakarta ke Surabaya yang dinilai terlalu mahal. Padahal tujuan pembangunan jalan tol anatara lain menurunkan biaya distribusi barang dan jasa dan memangkas waktu tempuh, sehingga harga ke warga ikut terpangkas.
Pembangunan jaringan infrastruktur merupakan salah satu janji utama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sewaktu berkampen dalam pemilihan presiden 2014 lalu..
Menurut Basuki, selama empat dekade terakhir, sejak 1980-an hingga 2000-an ruas tol dari Jagorawi ke Palimannan Kanci tarifnya Rp212-416 per Kilometer.
“Sedangkan 2000-2010 ini, seperti contohnya Tol Ulujami dan Cipulang ini Rp709 per km. Pada tahun 2011 Surabaya, Mojokerto, Bogor, Bali ini 900-1000 per km. Untuk 2015 ini yang baru beroperasi hingga 2018 nanti ini Rp750-1.500 per km. Ini yang disebut mahal,” katanya.
Soal kemungkinan penurunan tarif, Basuki mengatakan tergantung konsensinya.
“Sepanjang konsensinya ini rata-rata 35 – 40 tahun maka opsi penurunan tarif bisa dilakukan dengan menambah masa konsensi,” katanya.
Selain itu, penurunan tarif bisa juga dilakukan dengan mengubah komposisi golongan logistik dari golongan 2,3,4, dan 5 menjadi golongan 2 dan 3 saja.
“Sehingga akan turun banyak, dari yang dulunya Rp115.000 – Rp144.000 menjadi Rp96.000. Jadi hampir separuhnya,” katanya.
Menurut Basuki, Jokowi menyetujui opsi kedua ini diterapkan.
Terlalu Mahal
Sementara itu Menhub Budi Karya mengatakan wacana penurunan itu dibahas karena banyak angkutan logistik tak mau menggunakan jalan tol karena tarifnya dinilai terlalu mahal.
Menurut Budi, penurunan tarif tol sudah dikaji di tingkat kementerian. Jika peraturannya sudah ada, tarif bisa langsung diturunkan.
“Ini dalam rangka memberikan kemudahan dan kemurahan tarif tol untuk mendukung logistik yang lebih murah,” kata Budi, di tempat sama, seperti dikutip antaranews.com.
Sedangkan Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani mengaku tidak memasalahkan penurunan tarif sepanjang prinsip “internal rate of return” (IRR) tetap dan konsensi diperpanjang.
Menurut Desi, tujuan utama penurunan tarif ini untuk meningkatkan daya tahan nasional di bidang logistik.
Direktur PT Astra Infrastruktur Wiwiek sepakat dengan pernyataan Desi.
“Kalau buat investor sama, baik BUMN, swasta, yang penting kepastian bagaimana kita masing-masing respek pada perjanjian yang sudah diperjanjikan sejak di awal,” kata Wiwiek, seperti dikutip antaranews.com. [DAS]