Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan negara tidak berhitung untung rugi dalam mengambil keputusan menggratiskan biaya bagi kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu, mulai hari ini.
“Negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial. Yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan. Itu yang dihitung,” kata Presiden Jokowi, usai meresmikan pembebasan biaya Jalan Tol Suramadu, dari jalur keluar kota Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Tentang biaya pemeliharaan Tol Suramadu setelah digratiskan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Awalnya, Jokowi mengira dana yang selama ini ditarik dari kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu memberikan pemasukan hingga triliunan rupiah. Tapi setelah ditanyakan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ternyata kira-kira Rp120 miliar.
“APBN masih mampulah kalau segitu,” katanya.
Peresmian pembebasan biaya Tol Suramadu itu ditandai dengan pengibaran bendera oleh Presiden dari pintu keluar kota Bangkalan, Madura, menuju kota Surabaya. Tampak hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jatim Soekarwo, dan para bupati se-Madura.
Usulan Masyarakat
Dalam sambutannya Presiden mengatakan pada 2015 atas masukan dan saran-saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura yang menyampaikan agar sepeda motor digratiskan. Pemerintah menerima saran itu dan menggratiskan Jalan Tol Suramadu bagi sepeda motor.
Kemudian pada 2016 juga ada usulan-usulan dan masukan lagi agar tarif tol yang ada di sini dipotong 50 persen, pemerintah juga memutuskan tarif menjadi separuh.
Tetapi dari kalkulasi, dari perhitungan-perhitungan, menurut Presiden, pemerintah melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi pada Madura.
“Kita lihat ketimpangan kemiskinan, kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Sementara di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen,” katanya.
Setelah mempertimbangkan usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari IKAMA, dari Bupati, hari ini Presiden memutuskan Jalan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa.
“Dengan menjadi jembatan non tol biasa, kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme semuanya akan berkembang di kabupaten-kabupaten Madura. Insyaallah pertumbuhan ekonomi akan kelihatan. Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura,” kata Jokowi.
Presiden berharap dengan penggratisan itu maka sektor pariwisata, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura, sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. [DAS]
