Koran Sulindo – Mabes Polri membantah polisi menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2019.
Polri seperti yang ditegaskan sebelumnya menyatakan netralitas merupakan harga mati.
Hal tersebut diungkap Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Mohammad Iqbal terkait beredarnya video yang diduga anggota polisi yang diduga mengajak masyarakat meneriakan “Jokowi Yes-Yes Yes”.
Iqbal mengatakan inisiatif itu berasal dari masyarakat ketika anggotanya memberi pendampingan program Bantuan Sosial.
“Mereka tengah melakukan tugas pendampingan program Bantuan Sosial di Simalungun, Sumatera Utara,” kata Iqbal, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/3).
“Bahwa ada terima kasih dan lain-lain, itu kan inisiatif mereka, inisiatif diduga juga inisiatif dari masyarakat itu mengucapkan terima kasih,” kata dia.
Iqbal menegaskan bahwa ucapan atau yel-yel itu inisiatif dari para ibu-ibu penerima bansos, bukan dari institusi. “Masyarakat yang yel-yel juga adalah inisiatif masyarakat sendiri,” kata dia.
Ia menerangkan Polri memang diminta Kementerian Sosial untuk melakukan pendampingan.
Pendampingan yang dimaksud Iqbal adalah mengawal bantuan PKH yang dilakukan Kementerian Sosial. Keberadaan polisi sebagai pendamping, kata Iqbal, agar bantuan tersebut tidak diselewengkan.
Pendampingan juga mencegah program tersebut disalahgunakan seperti yang pernah terjadi di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan tidak terjadi lagi.
“Mabes Polri ada MoU untuk melakukan pendampingan terhadap program tersebut. Karena apa? Karena banyak yang disalahgunakan, terjadi penyimpangan. Sudah ada beberapa oknum yang kita tangkap di Sulsel, di Restabes Makassar ada tiga yang sudah diproses hukum. Di Sumsel juga ada,” kata kata Iqbal.
Ia menyebut Propam Polri turun tangan melakukan pengusutan.
“Jadi kalau misalnya penyelidikan oleh Propam itu benar bahwa polisi, ada kaitannya dengan pendampingan,” kata Iqbal. (YMA/TGU)
