Koran Sulindo – Rasionalitas publik menghadapi ujian dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 nanti oleh fakta-fakta dan rekam jejak para pasangan calon presiden.
“Pilpres 2019 berbeda dengan 2014, karena rasionalitas publik diuji dengan fakta yang bisa mereka lihat langsung,” kata peneliti Saiful Mujani Research & Countsulting (SMRC), Saidiman Ahmad, dalam acara diskusi bertema, “Buzzer Politik di Media Sosial, Efektifkah?” yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Jakarta, Jumat (12/10/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Menurut Saidiman, dalam Pilpres 2014 lalu tidak ada calon petahana, sehingga rasionalitas publik dihadapkan pada hal yang belum dapat terlihat. Pada masa itu publik hanya bisa meraba-raba sosok Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, sehingga peluang munculnya hoaks dan fitnah sangat tinggi.
Kini dengan adanya Jokowi selaku capres petahana publik cenderung melihat hal-hal fundamental seperti rekam jejak dan platform.
“Dalam situasi adanya incumbent, isu yang menarik adalah yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari yang dirasakan langsung,” kata Saidiman.
Sementara itu politikus PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko, menilai tensi pilpres 2019 makin tinggi karena jumlah media sosial semakin banyak.
“Tensi makin tinggi, karena jumlah platform medsos yang banyak. Aplikasi baru, ekspresi kegilaan orang juga makin banyak,” kata Budiman, dalam diskusi sama, seperti dikutip detik.com.
Anggota tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin itu menilai perbedaan tensi tersebut juga dipengaruhi pilpres Amerika Serikat dan pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa (UE) atau Brexit. Proses demokrasi juga memanfaatkan teknologi. [DAS]
