GAGASAN untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali mencuat. Hal ini menyusul adanya wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang dilontarkan sejumlah pejabat negara dan elite partai politik.
Wacana penundaan Pemilu 2024 awalnya disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada Januari 2022. Dia mengklaim para pelaku dunia usaha berharap Pemilihan Presiden 2024 dimundurkan.
“Kalau kita mendengar dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan itu jauh lebih baik,” jelas Bahlil.
Tak ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas pernyataan menterinya itu. Pihak Istana hanya mengatakan bahwa pernyataan Bahlil bukan sikap resmi Jokowi.
Setelah menghilang sebentar, kemudian muncul lagi wacana penundaan Pemilu. Kali ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang melontarkan isu tersebut. “Kalau partai-partai kompak, (Presiden Jokowi) pasti setuju, tapi kalau partai-partai enggak kompak ya enggak tahu,” kata Cak Imin, di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (7/3/2022).
Gagasan yang dilontarkan oleh Cak Imin itu disambut oleh tiga partai politik yang merupakan koalisi pemerintah. Cak Imin mengklaim, usulan itu hadir usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, para pengusaha, dan analis ekonomi Perbankan tentang dampak pandemi dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi.
“Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Rabu 23 Februari 2022.
“Ya setahunlah, maksimal dua tahun,” sambungnya.
Bukan hanya PKB, usulan penundaan pemilu 2024 ini mendapat sambutan dari parpol lain yang memiliki suara di MPR/DPR yakni, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sehingga, total ada empat partai yang mendukung penundaan pemilu.
Keterlibatan Menko
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan punya latar belakang berbeda tentang usulan penundan pemilu. Saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulkifli menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Zulkifli mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rakornas Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju.
Zulkifli lantas meminta pendapat dari elite partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan, Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai.
Para petinggi PAN sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya.
Namun, versi cerita Zulkifli ini dibantah oleh juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi. Kata Jodi, pertemuan Luhut dengan petinggi parpol merupakan hal wajar. Hal itu untuk silaturahmi. “Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik, itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi, setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu. Enggak ada,” ujar dia saat dikonfirmasi, Rabu, 2 Maret 2022.
Sikap partai politik
PDI Perjuangan, Gerindra, PPP dan Partai Nasdem menolak usulan penundaan, dengan alasan mematuhi konstitusi serta tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan pembatasan masa jabatan presiden dua periode.
Sementara dari oposisi, PKS dan Partai Demokrat dengan tegas menolak usulan tersebut. Adapun Partai Gerindra belum memutuskan sikap.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, wacana penundaan pemilu tidak penting dibicarakan. Sebaliknya, persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat hingga kelangkaan minyak goreng dinilai lebih penting ditangani segera.
“Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).
“Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi, sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi karena (yang ada) di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden,” kata Hasto, Kamis (3/3/2022).
Sementara, Partai Gerindra menolak wacana tersebut lantaran mengaku menaati konstitusi.
“Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa
pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” kata Sugiono kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).
Sejalan dengan Gerindra, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya memegang teguh penyelenggaraan negara yang merujuk UUD 1945.
“Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka Nasdem akan berada paling depan,” kata Paloh dalam siaran pers, Selasa (1/3/2022).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai wacana memundurkan pemilu merupakan pemikiran yang tidak logis. “Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya, menurut saya itu pernyataan tidak logis, apa dasarnya?” kata AHY, Sabtu (26/2/2022).
Beberapa kali Jokowi nenolak
Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah berkalikali mengemuka sejak 2019. Berulangulang kali pula Presiden Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Pada 2019, muncul wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode, presiden dipilih MPR, hingga presiden dipilih delapan tahun sekali. Jokowi pun menolak usulan ini dan menyebut pihak yang mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode tersebut ingin mencari muka dan menampar mukanya.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga, menurut saya, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” tegas Jokowi di Istana Merdeka, Senin 2 Desember 2019.
“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Jokowi.
Seluruh pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Jokowi merespons munculnya ide untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.
“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022).
Jokowi menuturkan, wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, ia menegaskan, pelaksanaan atas wacana tersebut harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam konstitusi.
”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” kata Jokowi.
“Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” tambah Jokowi.
Sikap pemerintah
Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sikap pemerintah terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan dan disetujui sejumlah ketum parpol. Mahfud mengatakan pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden/Wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” katanya menegaskan.
Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait Pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet itu.
“Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, maksud arahan tersebut. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu.
“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021,” imbuhnya. [KS07]