Elia Massa Manik

Koran Sulindo – Selepas perubahan kepemimpinan di PT Pertamina, diharapkan tidak ada lagi kelangkaan pasokan bahan bakar minyak. Perombakan itu bisa memicu perbaikan kinerja Pertamina di masa mendatang.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, Pertamina kelak bisa menjalankan aturan-aturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Intinya, kata Djoko, kinerja Pertamina harus lebih baik lagi.

“Saya juga berharap dari sisi korporasi Pertamina semakin bagus kinerja keuangannya, dan tetap baik untuk perusahaan,” tutur Djoko seperti dikutip CNBC Indonesia pada Jumat (20/4).

Perombakan itu lalu menetapkan Nicke Widyawati sebagai Plt. Direktur Utama Pertamina. Di awal kepemimpinannya, ia memastikan pasokan bahan bakar minyak akan terjaga, terutama untuk Lebaran nanti. Pasalnya, pada Lebaran permintaan akan meningkat.

Soal infrastruktur Pertamina, Nicke memastikan telah siap apabila nanti premium memang kembali wajib di wilayah Jawa, Madura dan Bali.

Mengenai pencopotan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina, pengamat energi Universitas Gajah Mada Fachmi Radhi mencatat beberapa hal soal itu. Ia merasa Elia memang pantas untuk diganti karena dianggap kerap mengeluh dalam hal penugasan BBM. Semisal, melaksanakan tugas BBM satu harga.

Ia juga menyoroti kebijakan Elia mengurangi pasokan premium yang berisiko lantaran harga minyak dunia sedang naik, terutama seperti pertalite dan pertamax. Karena kebijakannya itu, premium menjadi langka di Jawa, Madura dan Bali. Pada saat yang sama ia menaikkan harga pertalite Rp 200 per liter.

Kesenjangan harga itu membuat konsumen beralih. Harga pertalite naik, sementara pasokan premium dikurangi. Belum lagi soal bocornya pipa minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Karena itu, Elia memang menjadi layak untuk diganti.

Dari fakta itu, kata Fachmi, Elia dalam melaksabakan tugas dari Kementerian ESDM tidak sepenuh hati. Semisal, menahan harga premium pada 2019. Padahal itu adalah instruksi presiden. Dengan demikian, Elia dianggap membangkang terhadap kebijakan Jokowi. Sudah terlalu sering, kata Fachmi. [KRG]