Koran Sulindo – Hubungan Indonesia dan Uni Eropa semakin menegang dan ada kemungkinan terjadi perang dagang. Karena, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah membuka opsi untuk memboikot produk-produk Eropa yang masuk ke pasar Indonesia jika Uni Eropa akhirnya benar-benar melakukan diskriminasi sawit dari Indonesia. Pemerintah sampai sekarang masih terus mengkaji upaya balasan yang tepat.
Dijelaskan Luhut, opsi boikot muncul karena pemerintah ingin melindungi kepentingan petani dan memastikan kesejahteraan hidup jutaan orang yang hidupnya bergantung pada sawit. “Apa pun akan kita lakukan untuk mempertahankan kedaulatan kita, karena 18 juta orang bergantung pada industri sawit. Karena, ini akan berdampak pada angka kemiskinan kita,” kata Luhut saat menjadi pembicara di depan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur, akhir pekan lalu dan keterangan tertulisnya diterima redaksi pada Ahad ini (31/3).
Luhut mengatakan pula, alasan Uni Eropa mempermasalahkan dampak lingkungan industri sawit di Indonesia bukanlah alasan yang dapat diterima. Karena, Indonesia sangat paham dengan situasi ini.
“Kita peduli juga dengan lingkungan. Kita yang paling tahu apa yang terbaik untuk lingkungan hidup kita,” ujarnya.
Kajian masih terus dilakukan pemerintah untuk melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk Eropa. Tambahan pula, lanjut Luhut, badan-badan internasional memuji keadaan ekonomi Indonesia yang terus mengalami perbaikan.
Pada Kamis lalu (28/3), saat menutup Masa Sidang IV DPR, Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pidatonya juga mengatakan, parlemen Indonesia mengecam tindakan Uni Eropa terkait rencana penerapan Renewable Energy Directive (RED) II. Karena, ketentuan tersebut dinilai menerapkan standard ganda untuk mendiskriminasi minyak sawit, sebagai upaya Uni Eropa melindungi minyak nabati yang mereka produksi.
“Sikap Uni Eropa sama sekali tidak mencerminkan layaknya mitra strategis,” kata politisi yang kerap disapa Bamsoet ini.
Menurut dia, daya saing minyak nabati produksi Uni Eropa lebih rendah dibandingkan Indonesia. Apalagi, produktivitas minyak sawit Indonesia juga lebih tinggi.
Ia pun mengatakan, perlu dilakukan perlawanan terhadap kebijakan diskriminatif Uni Eropa itu. Persahabatan antar-negara memang penting, namun kepentingan nasional patut dipertahankan.
Yang bereaksi keras terkait soal ini bukan hanya Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga menyatakan dengan tegas, Uni Eropa telah memancing perang dagang dengan negaranya.
Mahathir juga berpandangan senada dengan Bamsoet: sikap Uni Eropa yang memusuhi minyak sawit adalah upaya melindungi komoditas alternatif yang diproduksi sendiri oleh Eropa, seperti minyak rapeseed. Karena, minyak sawit dapat digunakan untuk berbagai produk, mulai dari cokelat sampai lipstik.
“Melakukan hal semacam ini untuk memenangkan perang dagang adalah tidak adil,” tutur Mahathir kepada Reuters, Kamis (28/3).
Perang dagang, lanjutnya, bukanlah sesuatu yang ingin dipromosikan Malaysia. Namun, di sisi lain, apa yang dilakukan Uni Eropa sangat tidak adil.
Seperti diketahui, Komisi Eropa telah menyimpulkan, budidaya kelapa sawit menghasilkan deforestasi yang berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan pada tahun 2030. Padahal, Indonesia dan Malaysia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia menempati urutan pertama, Malaysia di urutan kedua. [PUR]