Jakarta, 25 Februari 2026 — Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina kembali menggelar Serial Sarasehan Kebangsaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di Kampus Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/2). Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini dihadiri puluhan peserta dari kalangan aktivis, pimpinan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta sejumlah guru besar Paramadina.
Sarasehan seri kedua kali ini bertema “Asta Cita ke-2: Quo Vadis Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia”, menghadirkan Ichsanuddin Noorsy, Anthony Budiawan, dan Wijayanto Samirin sebagai pembicara, dengan moderator Any Setianingrum. Acaram dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini dan ditutup oleh Ketua Umum DN-PIM Din Syamsuddin.
Dalam paparannya, ekonom Anthony Budiawan menyoroti struktur ekonomi Indonesia yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), namun dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Ia menilai persoalan utama UMKM terletak pada skala usaha yang kecil, adopsi teknologi yang terbatas, akses pembiayaan yang sempit, serta keterbatasan integrasi ke dalam rantai nilai global.
Menurutnya, penguatan UMKM tanpa strategi industrialisasi yang jelas berisiko membakukan ekonomi informal dan menghambat realokasi tenaga kerja menuju sektor formal dan modern.
Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara maju tidak bertumpu pada UMKM semata, melainkan pada korporasi industri berskala besar dan berteknologi tinggi yang mampu meningkatkan produktivitas nasional.
Anthony turut menyoroti gejala premature deindustrialisation di Indonesia. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun dari sekitar 28–30 persen pada awal 2000-an menjadi sekitar 18–19 persen pada 2024. Pada saat yang sama, tenaga kerja lebih banyak terserap ke sektor informal dengan produktivitas rendah. Ia menilai transformasi struktural ekonomi belum berjalan optimal.
Dari sisi efisiensi investasi, Anthony memaparkan bahwa rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia periode 2015–2024 berada di kisaran 6,9–7,0, jauh di atas Vietnam yang berada sekitar 4,8–5,2. Hal ini menunjukkan efisiensi ekonomi Indonesia masih tertinggal dibanding negara pesaing di kawasan.
Lebih lanjut, ia mengutip data produktivitas total faktor (TFP) periode 2014–2023 yang menunjukkan penurunan produktivitas Indonesia sebesar sekitar -2,82%, artinya minus, sementara Vietnam tumbuh lebih dari 14%, Singapura sekitar 6%, dan Malaysia mencapai dua digit. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal melemahnya daya saing jangka panjang Indonesia.
Anthony juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan redistribusi konsumsi, bukan kebijakan produksi. Ia menilai program tersebut berpotensi menjadi zero-sum game fiskal karena tidak meningkatkan total belanja negara untuk investasi produktif, berpotensi menekan pertumbuhan, tidak memperkuat basis industri, serta mempersempit ruang fiskal bagi investasi produktif jangka panjang.
Terkait hilirisasi, ia mengingatkan bahwa hilirisasi pangan belum tentu mencerminkan industrialisasi karena teknologi dan produktivitasnya relatif rendah. Hilirisasi energi seperti ethanol dinilai menghadapi tantangan biaya input tinggi dan daya saing terbatas. Ia juga menilai peran lembaga investasi negara sebagai motor hilirisasi masih belum jelas arah strateginya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dari peserta yang berasal dari kalangan aktivis, pimpinan ormas, akademisi, dan mahasiswa. Para peserta menyoroti pentingnya arah kebijakan ekonomi nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga transformasi struktural dan peningkatan produktivitas.
Sarasehan ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi kebangsaan untuk memperkaya perspektif publik terhadap agenda pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita. (rls)