Koran Sulindo – Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Sikap Jokowi itu dinilai netral dan tidak membela kelompok tertentu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau diikuti secara saksama, kalimat per kalimat, pernyataan Presiden (Jokowi) itu bersifat umum dan tidak membela siapapun,” ujar Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib di Jakarta, Rabu (19/05).
Menurut Ridlwan, pernyataan Jokowi justru mensyaratkan agar pegawai KPK benar benar terpilih dan terseleksi dengan baik. “Presiden mengusulkan agar ada pendalaman bahkan semacam kursus bagi yang tidak lolos tes, ini bentuk perhatian Jokowi pada kualitas KPK, ” kata Ridlwan.
Menurut Ridlwan, sebagai lembaga khusus, maka calon aparatur sipil negara (ASN) KPK harus juga diuji dengan soal-soal ujian yang khusus juga. “Materi ujian sifatnya rahasia tetapi calon ASN KPK justru membocorkan kepada publik soal-soal tesnya. Ini harus jadi atensi pimpinan KPK,” ujar Ridlwan.
Alumni S2 Kajian Intelijen UI itu menilai, calon ASN KPK yang tidak lulus ujian tapi menyalahkan soal ujiannya kurang etis.
“Kenapa tidak instropeksi dan bukan menyalahkan dirinya, padahal ada 1.274 temannya yang lolos tes, kok yang dipermasalahkan justru materi tesnya, ” ujarnya.
Ridlwan karena itu berharap KPK sebagai lembaga terdepan anti-korupsi memiliki pegawai yang berintegritas dan loyal terhadap sistem di internal KPK. “Akan sangat bahaya jika nanti ada pegawai tidak puas secara internal lalu mengumbarnya di media sosial, selain tidak etis juga membuat KPK lemah dan tidak berwibawa, ” katanya. [KRG]