PROGRAM Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BPUM) yang biasa disebut BLT UMKM tak kunjung cair. Salah satu masalah belum cairnya dana tersebut adalah tidak tersedianya anggaran.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) UMKM masih belum cair karena keterbatasan anggaran.
“Belum, ini masih dibahas di komite pemulihan ekonomi nasional. Jadi belum. Sebenarnya keterbatasan anggaran tapi di satu sisi kan sebenarnya juga para UMKM sudah mulai pulih,” kata Teten, di Bali, Jumat (30/9).
Teten menyebut saat ini pihaknya masih fokus memberikan bantuan untuk para nelayan kecil yang memiliki kapal di bawah 30 GT, akibat kenaikan harga BBM.
“Yang kita address langsung dari kenaikan BBM ini nelayan. Nelayan-nelayan kecil yang di bawah 30 GT. Kenapa? karena biaya produksi untuk nelayan itu 60 persen BBM, dan kami sekarang dengan Menteri BUMN, kita berpartner bagaimana para nelayan itu bisa membeli solar harga SPBU,” imbuhnya.
Dalam hal ini, Teten mengatakan pihaknya akan membangun SPBU di desa-desa nelayan berbasis koperasi. Hal itu, agar bantuan solar subsidi tepat sasaran.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta terungkap bahwa BLT UMKM tak kunjung cair lantaran belum mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Atas persoalan ini Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyarankan Menteri Koperasi dan UKM segera melapor pada Presiden.
Andre mengatakan, BPUM adalah salah satu program andalan Kemenkop UKM yang dapat meringankan beban masyarakat terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah telah menaikkan harga BBM, lanjutnya, tentu berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, seluruh anggota Komisi VI sudah mengusulkan hal ini secara resmi dalam rapat kerja sebelumnya. Bahkan, Menteri Koperasi dan UKM sudah meminta Rp1,2 triliun.
Anggaran Rp1,2 triliun yang diajukan Kemenkop UKM untuk BPUM jauh lebih kecil nilainya jika dibandingkan APBN yang mencapai Rp3.106 triliun. Namun demikian, Andre meyakini anggaran tersebut memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Supaya ini mengikat pemerintah. Gak ada alasan Menteri Keuangan untuk tidak memberi dukungan kepada program ini. Ini kan soal keberpihakan Menkeu,” kata Andre. [PAR]
