Koran Sulindo — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan uang pinjaman Rp 12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk program prioritas pemulihan ekonomi nasional.
Program prioritas yang tertunda seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir, karena APBD 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat wabah virus corona atau Covid-19.
“Pak gubernur memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020-2021 bisa terus dapat dilaksanakan sesuai dengan optimalisasi APBD,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Rabu (29/7).
Tak hanya itu, kata Ariza, pihaknya juga akan menggandeng pihak swasta dalam mengerjakan program-program tersebut. “Juga dari program-program yang kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta,” kata Ariza.
Meski begitu, Ariza belum bisa merinci lebih jauh kegiatan prioritas yang dialokasikan dari dana pinjaman itu. Semua itu akan disusun bersama-sama dengan perangkat daerah terkait.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan program prioritas pengendalian banjir yang dilakukan dengan dana pinjaman itu di antaranya sodetan Ciliwung mulai dari penanganan Ciliwung Waduk Situ Embung, drainase vertikal biopori dan penanganan pengadaan pompa banjir.
“Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan,” kata Ariza.
Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani tak masalah bila Pemprov DKI mengajukan pinjaman dana sebesar Rp12,5 triliun kepada pemerintah pusat.
Asalkan dana sebanyak itu benar difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat wabah Covid-19.
“Kalau pendapat saya untuk pemulihan ekonomi nomor satu, karena warga Jakarta butuh banget pemulihan ekonomi. Tapi ingat, dana itu tolong jangan dipakai buat yang aneh-aneh, pokoknya fokus pemulihan ekonomi,” kata Zita. [WIS]