Pemogokan Buruh Kereta, Sendiri Menantang Kolonial

Pemogokan Buruh Kereta, Sendiri Menantang Kolonial

Mempercepat pemogokan lebih menguntungkan pemerintah dibanding jika mereka harus menumpasnya pada waktu paling sibuk yakni musim penggilingan gula antara bulan Juni hingga September.

Kereta uap di depan markas SJS [foto/Kerncollectie Fotografie, Museum Volkenkunde]

Koran Sulindo –Di antara aksi mogok yang terjadi di masa kolonial Belanda, pemogokan paling besar dan berdampak adalah mogok umum yang terjadi di Jawa 9 Mei 1923.

Aksi yang dimotori Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel atau Serikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP) itu merujuk langsung ketidakpuasan yang berkembang di antara kaum buruh. Pemogokan tersebut menjadi pemuncak masa-masa krisis, keserakahan perusahaan dan keberpihakan kolonial pada modal.

Sementara itu, didorong pilihan-pilihan sulit dan negosiasi yang buntu berbulan-bulan sebelumnya, VSTP terdesak menyiapkan pemogokan umum secara terburu-buru pada 9 Mei 1923.

Pemerintah memprovokasi VSTP dengan menangkap Semaun dan Darsono agar pemogokan ‘dipercepat’. Pilihan itu diyakini mempermudah pemerintah menumpasnya dibanding jika mereka menunggu pemogokan dilakukan di masa-masa paling sibuk yang dihadapi buruh yakni puncak musim giling gula antara bulan Juni hingga September.

Ketika penangkapan Semaun dan Darsono diterima VSTP pagi hari tanggal 8 Mei, selebaran-selebaran segera dikirim ke seluruh Semarang, panggilan buruh kereta api untuk mogok segera diserukan.

Tengah hari ketika seorang pemimpin VSTP mendatangi bengkel tukang kayu milik perusahaan Semarang –Joana Maatshcappisj (SJS), segera setelahnya 150 buruh, sepertiga dari seluruh buruh langsung meletakkan peralatan mereka dan pulang ke rumah. Lonceng untuk pemogokan umum terbesar buruh kereta api ditabuh saat itu juga.

Menyiapkan tanggapan terhadap tindakan pemerintah menangkap pemimpin mereka, sepanjang siang markas-markas VSTP begitu sibuk sekaligus menjadi tempat berkumpulnya pemimpin-pemimpin Sarekat Islam, PKI dan serikat-serikat buruh lain di Semarang.

Sambungan-sambungan telepon dibuat ke markas Serikat Buruh Pegadaian di Yogyakarta dan Federasi Serikat Dagang (PVH) di Mojokerto untuk mencari dukungan. Dengan cepat dicapai kata sepakat untuk rapat malam itu juga.

Sementara kurir dikirim ke tempat-tempat kerja dan kampung-kampung untuk menyebarkan selebaran agar seluruh buruh kereta api dan listrik hadir, anggota-anggota eksekutif  VSTP pergi dengan kereta pertama ke kota-kota lain untuk mengingatkan keputusan mogok.

Edisi sore Sinar Hindia menulis headline penangkapan Semaun tersebut. Menggalang simpati, tulisan itu disandingkan dengan berita mengenai kelahiran putranya setengah jam sebelumnya. Penggalangan simpati Sinar Hindia itu sejatinya tak diperlukan karena sejatinya suasana hati buruh kereta api sudah jelas selama beberapa bulan terakhir.

Setelah menyerukan seluruh anggota VSTP agar mogok, editorial menulis kepercayaannya bahwa pemogokan akan disambut dengan gembira oleh buruh sekaligus menjamin bakal menjadi halaman penting dalam sejarah Hindia.

“Ketika kamu mogok kamu tidak perlu angkat tangan. Tidur sajalah, dan perut-perut majikan akan menjadi rata,” atau “Hei kamu proletar! Bergabunglah dengan barisan segera. Tinggalkan kapitalis-kapitalis yang bergkhianat.”

“Jangan dengarkan kata-kata manis dari pihak lain. Semuanya adalah racun. Percaya hanya pada kekuatanmu sendiri.”

Pemogokan Dimulai

Sementara begitu banyak orang yang hadir dalam rapat malam itu, lokasi rapat akhirnya dipindahkan dari kantor VSTP ke gedung Sarekat Islam yang jauh lebih besar di seberang jalan.

Polisi hadir dengan dukungan satu detasemen bersenjata lengkap berbaris di luar dengan senapan terkokang dalam posisi siap tempak. Mereka mengantisipasi seandainya kekacauan-kekacauan meletus.

Tak bisa dihindari, rapat dengan suara bulat segera memutuskan untuk mogok hari berikutnya dan bersumpah tak akan kembali bekerja sampai pemimpin-pemimpin mereka dibebaskan. Lebih jauh mogok juga menyerukan agar perusahan-perusahaan kereta api memenuhi tuntutan yang diamanatkan Kongres VSTP yakni perbaikan tunjangan biaya hidup, pengadaan Badan Arbitrasi, penentuan hari kerja 8 jam.

Pagi harinya pada tanggal 9 Mei, waktu yang menjadi tenggat permulaan pemogokan umum hanya terdapat satu buruh pribumi, seorang penjual tiket yang muncul untuk bekerja di stasiun milik Semarang-Cheribon Stoomtram Maatchappij (SCS). Sementara itu di stasiun milik Semarang –Joana Maatshcappisj (SJS), meski beberapa buruh dilaporkan bekerja namun mereka tak memiliki masinis, juru api maupun tukang langsir.

Sementara itu di perusahaan kereta milik negara Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatchappij (NIS) kebanyakan buruh masih bekerja seperti biasa, meskipun di hari-hari berikutnya banyak yang bergabung dalam pemogokan.

Menghadapi pemogokan, perusahan-perusahaan kereta api umumnya mengatasinya dengan rencana-rencana yang tak pasti. Mereka memperbantukan para pengawas Eropa dan buruh kantor sebagai penjaga loket karcis, kondektur atau masinis.

Layanan kereta listrik di Semarang dipertahankan operasinya tak hanya oleh buruh-buruh Eropa, namun juga oleh pelajar-pelajar pribumi dari sekolah teknik setempat. Mereka dibebaskan oleh guru-gurunya untuk bekerja sebagai juru api, pembunyi lonceng atau kondektur.

Di luar Semarang, Manifesto Eksekutif  Pusat VSTP tiba di Surabaya pada tanggal 8 Mei sore dibawa kurir dengan kereta senja dari Semarang. Tak sampai sehari, manifesto itu sudah tersebar luas dan berita penangkapan Semaun telah menjadi buah bibir di tempat-tempat kerja dan stasiun-stasiun.

Lambatnya manifesto itu tiba menjadi penghalang utama VSTP Surabaya menggelar rapat umum sampai tanggal 9 Mei malam. Karena sebelumnya Surabaya adalah cabang yang paling kuat  menganjurkan pemogokan, keputusan mereka untuk mogok pada akhirnya tak bisa diganggu gugat.

Tercatat, sekitar 90 persen tenaga kerja pribumi tak muncul di stasiun-stasiun kereta api untuk bekerja keesokan harinya.

Seorang wartawan setempat menggambarkan kekacuan di stasiun yang sejak pukul tujuh pagi sudah ramai. Keramaian tak hanya karena oleh orang-orang akan bepergian, tapi mereka yang penasaran ingin mengetahui apa yang terjadi. Stasiun ditelepon polisi setempat agar menghalangi semua orang pribumi yang tak bepergian masuk, bahkan dengan atau tanpa karcis peron sekalipun.

Di stasiun Surabaya yang lain yakni di Gubeng, suasana juga tak kalah ramai karena pembatalan dan penundaan jadwal kereta. Pada setiap kereta keluar stasiun itu, tentara mendekat dengan senapan terkokang bersiap seandainya pemogok-pemogok berusaha mencegah keberangkatannya.

Tangan Besi

Sementara perintah-perintah mogok terus diserukan, pemogokan dengan segera mengancam operasional jaringan kereta yang menjadi urat nadi sistem pengangkutan Jawa.

Surat residen Surabaya kepada Gubernur Jenderal pada 9 Juni 1923 menulis, pada puncak pemogokan tanggal 13 Mei, sekitar 10.000 buruh dari keseluruhan 50.000 buruh kereta api di Jawa mogok.

Pemogokan terkonsentrasi di perusahaan kereta api negara dengan peserta mencapai jumlah 8.285 dari total 26.000 buruh pribumi yang bekerja di jalur kereta di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan pastisipasi kecil buruh di Jawa Barat, 5.000 buruh yang mogok itu tinggal di Surabaya, 1.700 di Madiun dan 600 orang dari Kediri.

Menghadapi pemogokan, pemerintah kolonial bersatu dengan perusahaan-perusahaan kereta mengkombinasikan ancaman, intimidasi dan pemecatan sebagai pendekatan utama.

Untuk meningkatkan tekanan kepada para pemogok di Surabaya, Perusahaan Kereta Api Negara memerintahkan semua pemogok yang tinggal di rumah-rumah perusahaan untuk mengosongkannya dalam waktu 24 jam. Alasannya mereka dianggap tak lagi dipekerjakan oleh perusahaan.

Polisi bersenjata secara efektif juga melakukan pengusiran-pengusiran di Surabaya, Semarang, Madiun, Cirebon dan di manapun perusahaan itu menyewakan rumah-rumah bagi buruhnya.

Di Surabaya sampai dengan tanggal 18 Mei terdapat 880 rumah  milik perusahaan Kereta Api Negara yang dipakai buruh dan hanya 81 unit yang masih ditinggali. Sisanya telah dikosongkan para pemogok dan keluarga mereka dengan ancaman pengusiran.

Tercatat dari 270 rumah yang menjadi tempat tinggal 2.000 buruh dan keluarganya dipaksa pengosongannya pada tanggal 15 Mei.

D.M.G. Koch editor edisi Jawa Timur untuk Indische Courant dalam sebuah reportasenya menulis, “terdapat di Surabaya sebuah lingkungan yang terdiri dari sekitar tiga ratus rumah perusahaan bagi pegawai rendah di jalur rel kereta api negara. Pada pagi hari pemogokan dimulai orang-orang menerima perintah untuk pindah dari rumah-ruamh tersebut: polisi dan para prajurit menggeret  perabotan dan barang-barang rumah tangga dari situ.”

Koch dalam tulisannya melanjutkan, “Ini merupakan pemandangan yang mengerikan. Wanita-wanita yang menangis duduk dengan sedikit harta mereka di pinggir jalan, di bawah hujan rintik-rintik.”

Pemandangan yang digambarkan Koch tersebut terjadi di seluruh rumah-rumah milik perusaaan kereta api.

Runtuh

Eksekutif  Pusat VSTP pada akhirnya mengakui bahwa pemogokan umum itu belum benar-benar siap. Sementara mereka mengirim pemimpin-pemimpin ke daerah untuk memberi semangat, sekaligus mengawasi pemimpin lokal, strategi itu dihentikan dengan kasar oleh pemerintah dengan pemberlakukan Pasal 161 bis yang berlaku sejak 10 Mei.

Residen-residen lokal menangkap dan menahan mereka satu persatu atas anggapan memasuki wilayah ‘kekuasaan’ mereka. Sampai tanggal 15 Mei, sedikitnya 21 orang yang seluruhnya anggota eksekutif cabang maupun pusat VSTP ditangkap dan dipenjara di bawah hukum baru itu.

Tak ada angka resmi jumlah mereka yang ditangkap menggunakan Pasal 161 bis, namun perhitungan-perhitungan terkini diperkirakan, penangkapan mencakup 120-140 orang termasuk 57 pemimpin VSTP.

Selain memberlakukan Pasal 161 bis, untuk menghancurkan kemampuan VSTP memimpin dan mengontrol pemogokan pemerintah juga memberlakukan larangan mengelar rapat-rapat umum bahkan rapat tertutup. Di bawah aturan ini, ijin pertemuan harus diajukan paling lambat lima hari sebelumnya.

Polisi bersenjata menjaga kantor VSTP dan hanya mengijinkan mereka yang memiliki kartu anggota masuk ke dalam. Penjagaan juga ditempatkan di luar rumah anggota-anggota Eksekutif Pusat VSTP Semarang dengan hanya dua orang dizinkan boleh masuk secara bersamaan.

Tak hanya memberlakukan larangan, telepon-telepon di markas VSTP juga diputus dan seluruh surat yang disita. Langkah itu secara efektif membuat VSTP kehilangan kontak dengan cabang-cabangnya.

Pada tanggal 22 Mei, Eksekutif Harian VSTP secara resmi menghentikan pemogokan dengan hanya ratusan pemogok yang kembali bekerja sedangkan ribuan lainnya dipecat dan diganti buruh baru. Optimisme pada hari-hari awal pemogokan, bagaimanapun segera sirna.

Buletin VSTP mengakui bahwa pemogokan terjadi di luar dugaan dan mereka gagal mengantisipasi reaksi pemerintah. Para pemogok diyakinkan atas usaha-usaha yang telah dilakukan agar dipekerjakan kembali yang sejauh itu tak menunjukkan keberhasilan. Buletin diakhiri dengan catatan tak hanya mengenai kekalahan, namun juga kesedihan.

“Akhirnya laporan-laporan Eksekutif Harian kepada para saudara buruh, bahwa pemogokan tidak akan dapat dilakukan dengan cara ini dan tentunya akan dapat menang, apabila perusahaan-perusahaan di satu sisi dan para buruh di sisi lain bebas mengatur aksi mereka.”

Laporan itu menyebut tak ada lagi yang bisa dicapai karena VSTP terikat tangan dan kakinya. “Kita tidak boleh bicara, kita kelaparan, dan kita tak lagi mendapatkan simpati saudara-saudara kita.”

Ketika pemogokan dimulai pada tanggal 8 Mei, pemimpin-pemimpin VSTP memiliki 1001 alasan untuk mempercayai bahwa mereka bakal didukung serikat-serikat buruh lain dan kaum nasionalis. Di titik inilah harapan mereka dikecewakan.

Tentu saja, dengan perselisihan ideologis antara Semaun dan VSTP dengan pemimpin pergerakan yang menonjol seperti Tjokroaminoto dari Sarekat Islam dan Soerjopranoto dari Serikat Buruh Pabrik Gula mereka hanya merasa ‘cukup’ dengan menyatakan dukungan moral.

Pada akhirnya, VSTP dan golongan kiri benar-benar sendirian menghadapi pemerintah kolonial.[TGU]