Pemkab Sumedang Berkomitmen Berdayakan Buruh Tani untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli (ketiga dari kanan) saat melakukan monitoring dan silaturahmi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Kabupaten Sumedang, Kamis, (30/5/2024). SUMBER : HUMAS PEMKAB SUMEDANG

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) berencana membuat sejumlah terobosan untuk memberdayakan buruh tani di wilayahnya. Berdayanya buruh tani di Sumedang dianggap sebagai kunci dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

Menurut data, angka kemiskinan di Sumedang telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2023, tercatat angka kemiskinan turun menjadi 9,36 persen, sementara angka kemiskinan ekstrem berada di 0,53 persen atau sekitar 6.370 jiwa.

Kantong-kantong kemiskinan paling banyak ditemukan di desa-desa dan sektor pertanian, di mana banyak warga miskin berprofesi sebagai buruh tani yang tidak memiliki lahan atau modal untuk mengolahnya.

“Angka kemiskinan di Sumedang saat ini 9,36 persen dan 0,53 persen yang miskin ekstrem. Kantong-kantong kemiskinan itu ada di pedesaan khususnya para buruh petani,” ujar Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli, saat melakukan monitoring dan silaturahmi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Kabupaten Sumedang, Kamis (30/5/2024).

Yudia menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat pedesaan, khususnya buruh tani, dapat memberikan daya ungkit dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem.

Berbagai upaya untuk mendorong pemberdayaan petani terus dilakukan oleh Pemkab Sumedang, antara lain melalui pemberian bantuan alat pertanian, subsidi pupuk, dan pembangunan laboratorium kopi, tembakau, serta ubi Cilembu di Pamulihan.

“Rencananya pemerintah akan membuat laboratorium-laboratorium kopi, tembakau, dan ubi Cilembu. Ini bergandengan dengan gudang kopi dan penjemuran kopi. Insyaallah dengan dukungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai leader-nya bersama para aparaturnya, para petani akan berdaya,” tutur Yudia.

Selain itu, Pemkab Sumedang juga berencana memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada petani untuk meningkatkan kepesertaan dan perlindungan sosial bagi mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kami akan bertemu dengan BPJS Ketenagakerjaan membahas bagaimana coverage-nya bisa terpenuhi. Hanya tinggal 3 persen lagi dari 98 persen,” kata Yudia.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, Pemkab Sumedang berharap dapat meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya. [UN]