Koran Sulindo – Pemerintah mewaspadai empat hal yang dianggap bisa mengancam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
Keempat hal tersebut, adalah politik identitas, kampanye hitam, pembunuhan karakter dan politik uang.
Menurut Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto politik identitas akan membawa Pilkada 2018 lari ke isu-isu suku, agama ras dan antar golongan.
“Keempat hal ini ancaman yang muncul dari dalam stakeholder sendiri. Pembunuhan karakter hubungannya dengan media sosial yang merupakan ancaman baru bagi Indonesia termasuk dunia, bisa masuk ke mana saja termasuk pilkada,” kata Wiranto di Jakarta, Selasa (20/2).
Kegagalan memilih pemimpin daerah dianggapnya akan mengganggu jalannya pembangunan. Ia menyebut Pilkada serentak akan berjalan di 171 daerah dan merupakan bagian dari rangkaian tahun politik 2018-2019.
“Sekarang kita memilih eksekutif, memilih pemimpin yang akan dipilih rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kalau kita gagal memilih pemimpin, pembangunan akan terganggu,” kata Wiranto.
Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang diwarnai dengan berbagai kericuhan, ketidakjujuran, ketidakamanan, dan tidak bisa memilih dengan bebas akan mencederai demokrasi.
Lebih lanjut Wiranto mengingatkan agar semua pihak menyiapkan penyelenggaraan Pilkada dengan sebaik-baiknya. Wiranto menyebut pilkada adalah milik bersama sekaligus ajang di mana kehormatan bangsa dipertaruhkan.
Sementara itu, untuk menghadapi para pelaku dan penyebar berita bohong serta ujaran kebencian di masyarakat Wiranto menjanjikan bakal melakukan tindakan tegas termasuk penangkapan.
“Hoax itu kan tidak jelas asal-usulnya. Tapi sekarang kita melacak hoax itu muncul pertama kali dari siapa, kita harus tahu di sana. Dan kita akan tangkap,” kata Wiranto.
Menurutnya, hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.
Ia juga menyebut saat ini pemerintah memiliki teknologi yang mampu melacak penyebaran hoax di masyarakat, khususnya di media sosial namun Wiranto merahasiakan alat tersebut.[TGU]
