PEMERINTAH akan lebih selektif dalam pembangunan infrastruktur pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2023-2024. Salah satu yang terkena imbas adalah pembangunan bendungan yang akan di hentikan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah akan berhenti membangun bendungan baru pada 2023 hingga 2024. Pemerintah akan fokus meningkatkan manfaat 61 bendungan yang terdiri dari 29 bendungan tuntas dibangun dan 32 bendungan yang masih dalam proyek pembangunan hingga 2022.
“Pada 2023-2024 ini, PUPR dan pemerintah akan sangat selektif membangun infrastruktur yang baru. Hanya yang merupakan perintah presiden, lainnya kami akan menyelesaikan yang sudah kami laksanakan, yang sedang kami laksanakan, dan memanfaatkan yang sudah kami selesaikan,” kata Basuki saat membuka Indonesia Water Forum 2022, Rabu (5/10).
Bendungan-bendungan tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah kapasitas air, terutama untuk mendukung penyediaan air minum.
Pemanfaatan bendungan dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan irigasi, pemasangan turbin untuk listrik serta untuk pengendalian banjir.
“Ini kesempatan dan jadi dukungan untuk Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) untuk memanfaatkan water storage di bendungan-bendungan tersebut,” ujar Basuki.
Hal serupa disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Ia mengatakan ke depan APBN akan diprioritaskan pada fungsionalisasi aset air minum.
Ia memastikan tidak akan ada pembangunan bendungan baru dalam dua tahun ke depan.
“Masih rendahnya cakupan layanan air minum, bukan hanya refleksi rendahnya pendanaan, tapi pengelolaan sisi penyediaan air minum yang kurang efektif dan efisien, termasuk infrastruktur yang sudah dibangun namun belum bisa dikelola dengan baik,” kata Diana. [DES]