Koran Sulindo – Pemerintah menyiapkan dana sebesar sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dana triliunan rupiah tersebut diharap memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat miskin mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran Virus Korona (Covid-19).
“Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta. Kemudian Kartu Sembako juga dinaikan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikan 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama 9 bulan,” kata Presiden Joko Widodo, pada Rapat Terbatas mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, melalui Konferensi Video dari Istana Merdeka, Provinsi Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Untuk PKH, pemerintah juga memperbesar nilai manfaat dengan menaikkan kurang lebih 25% dan juga penyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.
Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), pemerintah menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk Rp3,7 juta berbasis keluarga.
“Rp1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Rp2,6 juta disiapkan oleh Pemerintah Pusat selama dua bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19,” katanya.
Presiden juga memerintahkan Menteri Sosial segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan juga Kartu Prakerja yang akan segera dimulai 9 April nanti.
Rincian penerima bantuan sosial sebanyak 2,51 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga di wilayah DKI Jakarta dan 1,4 juta jiwa atau 576.434 keluarga untuk wilayah Bodetabek.
Sehingga total penerima bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu per KK sebanyak 3,91 juta jiwa atau 1,7 juta keluarga di Jabodetabek. Bagi warga di luar Jabodetabek, pemerintah sedang menyusun pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dengan nominal yang sama yakni Rp 600 ribu per keluarga. Namun jumlah penerima dan mekanisme penyalurannya masih dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Anggarannya juga dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.
Program Sembako ini dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan.
Pemerintah juga memberikan bantuan bagi pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA.
“Sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa tarif listrik bagi 24.000.000 pelanggan 450 VA digratiskan dan 7.000.000 pelanggan 900 VA didiskon 50% selama bulan April, Mei, dan Juni,” kata Presiden Jokowi.
Segera Disalurkan
Presiden meminta dana jaring pengaman sosial tersebut disalurkan sesegera mungkin pada masyarakat miskin.
“Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin, tepat dan cepat,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta penyaluran program ini dieksekusi dengan melibatkan pedagang sembako hingga pengendara ojek. Dengan melibatkan banyak pihak, Jokowi berharap ada pergerakan ekonomi di tengah pandemi virus corona Covid-19.
“Pelaksanaan benar-benar tepat sasaran. Data saya dari kelompok-kelompok penerima manfaat, saya ingin by address sehingga tepat dan akurat melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat,” katanya.
Jokowi juga meminta agar mekanisme penyaluran bantuan ini efisien.
“Gunakan cara-cara praktis dan tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan masyarakat,” kata Jokowi.
Total 405 Triliun
Pemerintah merancang pembagian jaring pengaman sosial ini secara merata ke seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19. Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama kebutuhan pokok.
“Dari seluruh anggaran pemerintah ini betul-betul akan dibuat agar tidak ada rakyat yang tidak mendapatkan. Dan kita terus memperbaiki data basenya sehingga seluruh program bansos dan bantuan UMKM betul-betul target bisa dipenuhi,” Menteri Keuangan, Sri Mulyani, usai mengikuti Ratas tersebut.
Jaring pengaman sosial ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang keuangan negara. Pemerintah menambah anggaran belanja dalam APBN 2020 untuk penanganan Covid-19, dengan nilai total Rp 405,1 triliun.
Dari angka tersebut, Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan serta stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Sebanyak Rp 21 triliun disalurkan untuk membantu kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapat program bantuan dari pemerintah. “Kita juga memberikan untuk KUR 11,9 juta UMKM termasuk 22.000 tenaga kerja yang akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok dan bunga dari kredit usaha rakyat. Ini termasuk yang dari sektor pertanian dan penundaan cicilan dan bunga untuk kredit untuk 11,4 juta penerima,” kata Menkeu. [RED]