Koran Sulindo – Pemindahan ibu kota negara memang bukan sesuatu hal baru di Indonesia. Apalagi semasa revolusi, ibu kota Republik memang sudah pernah pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan itu pun setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia.
Kedatangan Belanda kembali yang diboncengi Sekutu mengancam keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara. Tawaran untuk memindahkan ibu kota pun datang dari Sultan. Gayung bersambut. Soekarno dan Hatta menerimanya, apalagi Yogyakarta adalah daerah yang paling siap menerima kemerdekaan Indonesia. Lalu, tepat pada 4 Januari 1946, ibu kota negara resmi pindah ke Yogyakarta.
Setelah keadaan kembali normal, ibu kota negara dikembalikan lagi ke Jakarta. Akan tetapi, Bung Karno pada 1950-an sudah memperkirakan kota Jakarta akan tumbuh dan tidak terkendali. Itu sebabnya, ia kembali memimpikan pemindahan ibu kota negara. Kali ini ia melirik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Bung Karno punya beberapa alasan mengapa memilih Palangkaraya. Pulau Kalimantan disebut pulau terbesar dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kemudian, Bung Karno juga ingin menghilangkan persepsi Jawa sentris. Apalagi pembangunan di Jakarta dan Jawa umumnya adalah konsep peninggalan Belanda.
Ia ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsep Indonesia, bukan peninggalan penjajah tetapi yang betul-betul orisinal. Maka, ketika kali pertama ia mencetuskan gagasannya itu pada 1957, Bung Karno berkata “Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model.”
Seperti Jakarta yang memiliki sungai Ciliwung, Bung Karno juga tertarik dengan kota Palangkaya sungai Kahayan. Ia ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya seperti di banyak negara lain. Ia ingin warga dapat menikmati keindahan kota yang dialiri sungai. Untuk mewujudkan idenya itu, Bung Karno menggandeng Uni Soviet.
Palangkaraya Jadi Pilihan
Akan tetapi, gagasannya itu kandas karena krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1960-an yang ujungnya penjatuhan dirinya pada 1965. Gagasan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya kembali menjadi wacana. Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pihaknya sedang mengkaji pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa pada tahun ini.
Hasil kajian tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah untuk memutuskan pemindahan ibu kota. Beberapa kota yang sedang dikaji pemerintah salah satunya adalah Palangkaraya. Pemilihan kota ini karena pernah menjadi wacana pada era pemerintahan Bung Karno.
Pemindahan ibu kota negara juga mempertimbangkan perlunya pusat perekonomian yang baru yang selama ini terpusat di Jakarta dan Puau Jawa secara umum. Jika rencana tersebut benar-benar dilaksanakan, maka beban pembangunan DKI Jakrta benar-benar bisa berkurang.
Kendati ibu kota negara akan pindah, Bambang meyakini pusat aktivis bisnis akan tetap berada di Jakarta. Tapi, ini bisa berjalan jika keputusan politik tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. [KRG]