Koran Sulindo – PDI Perjuangan tidak mau berspekulasi soal menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai.
“Yang paling penting adalah sikap Presiden membolehkan Partai Golkar menteri-menterinya rangkap jabatan di DPP itu berlaku khusus atau berlaku umum untuk semua partai pengusung Presiden? Itu dulu. Itu yang harus di-clear-kan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Presiden Jokowi membiarkan Menteri Perindustrian tetap di posisinya sambil tetap menjabat Ketua Umum Golkar. Menteri Sosial Idrus Marham juga tetap merangkap jabatan di Golkar sebagai Koordinator Bidang Eksekutif dan Legislatif.
Menurut Basarah, jika Jokowi mengizinkan semua menteri dari partai untuk rangkap jabatan, maka PDI-juga akan mempertimbangkan kadernya untuk memegang posisi di partai.
“Itu konsekuensi logis dari kebijakan yang diambil Presiden, karena kan kebijakan itu harus berlaku umum dan adil. Kalau di satu partai menteri-menterinya boleh rangkap jabatan, agar tak terjadi diskriminasi maka menteri dari parpol lain pun boleh rangkap jabatan,” katanya.
Puan Maharani dinonaktifkan PDIP pada 2014 begitu dilantik Presiden Jokowi menjadi Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
“Kalau Presiden bilang Mbak Puan boleh aktif di partai maka kami ikut keputusan tersebut. Namun, kalau hanya memberikan previlage kepada Golkar, kami pun akan ikut karena menghormati semua hak prerogatif Presiden,” kata Basarah.
Menurut Basarah, sejak awal sikap PDIP tidak sependapat dengan sikap Presiden yang melarang rangkap jabatan dengan alasan menteri fokus kerja.
PDIP Tetap Mendukung
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP tetap memberi dukungan pada keputusan Jokowi.
“Kalau kita lihat dari kebijakan bapak presiden jokowi ketika pada awal pemerintahan melarang menteri untuk rangkap jabatan karena beratnya tantangan ekonomi dan juga politik yang dihadapi bapak presiden, tentu saja kami memberi dukungan kepada bapak presiden,” kata Hasto, usai pagelaran teater HUT 71 Megawati Soekarnoputri, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).
PDIP memberikan dukungan sepenuhnya jika Jokowi berpendapat tantangan politik dan perekonomian kini sudah jauh lebih baik.
“Ini kan tahun politik dimana perlu adanya konsolidasi dengan seluruh jajaran parpol sehingga kebijakan rangkap jabatan itu barangkali akan ditinjau ulang, kami akan memberi dukungan,” katanya.
Namun jika Jokowi tetap pada keyakinannya agar menteri berkonsentrasi pada tugasnya sebagai pembantu Presiden, PDIP juga akan memberikan dukungan.
“Kami ikut dengan keputusan Bapak Presiden Jokowi,” kata Hasto. [CHA/DAS]