Koran Sulindo – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPD PDI Perjuangan Jawa Barat siap membela Wakil Sekjen (Wasekjen) PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, jika dilaporkan ke polisi oleh Partai Berkarya. Sebelumnya, Basarah menyatakan Presiden Ke-2 RI Soeharto adalah Bapak Korupsi Indonesia.
“Kami siap membentengi, membantu dan mengawal Bang Ahmad Basarah dari jeratan hukum,” kata Kepala Badan Bantuan hukum dan Advokasi DPD PDIP Jawa Barat Rafael Situmorang, di Bandung, Jawa Barat, Senin (3/12/2018), melalui rilis media.
BBHA DPD PDIP Jabart telah menyiapkan 174 pengacara se-Jawa Barat jika Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra melaporkan Ahmad Basarah ke polisi.
Menurut Rafael, pernyataan Basarah itu bukan sebuah kebohongan publik.
“Itu adalah fakta, bahwa kasus Soeharto seperti kita ketahui itu bergulir dan pernah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi Soeharto dalam keadaan sakit sehingga dinyatakan bahwa Soeharto tidak layak diajukan ke persidangan,” katanya.
Kasus pidana terhadap Soeharto ditutup dengan keluarnya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada Mei 2006 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 1 Agustus 2006. Pada 9 Juli 2007, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto secara perdata, salah satunya tentang aset milik Yayasan Supersemar.
Jadi Kejaksaan Agung telah menelusuri aset milik Yayasan Supersemar dan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan harus mengembalikan dana sebesar Rp4,4 triliun ke negara.
Salah satu aset yang disita yaitu Graha Granadi.
“Itu sudah terkonfirmasi bukan lagi tuduhan. Itu sudah putusan pengadilan,” kata Rafael.
Tanggapi Serius
Sementara itu, PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi untuk memastikan jalan kemenangan di pemilihan presiden (Pilpres) bagi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KHMa’ruf Amin, sekaligus memenangkan pemilu legislatif (Pileg).
“Tidak hanya struktur yang kami kumpulkan tetapi para kepala daerah dari PDI Perjuangan pun itu telah kami kumpulkan beberapa waktu lalu secara tertutup. Jadi, seluruh kepala daerah PDI Perjuangan dikumpulkan kemudian hari ini seluruh struktur di tingkat provinsi kami kumpulkan. Termasuk membahas langkah-langkah strategis melakukan evaluasi dan mendorong seluruh gerak pemenangan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf dan PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pileg dan Pilpres 2019, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro 58, Jakarta, Sabtu (1/12/2018).
Hasto menjelaskan, dalam Rakornas ini materi yang akan dibahas mengenai dinamika politik dan pemetaan politik. Pertemuan juga menghadirkan seluruh ketua, sekretaris dan bendahara DPD se-Indonesia dan hampir seluruh pimpinan DPP PDI Perjuangan.
Termasuk gugatan Partai Berkarya terhadap pernyataan wakil sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah soal Soeharto Bapak Korupsi.
“Ini kami tanggapi secara serius, karena ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh semangat reformasi untuk membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) itu betul-betul dijalankan,” katanya.
Menurut Hasto, momentum ini sekaligus bisa untuk bersih-bersih secara menyeluruh.
“Kami sudah mendapat banyak telepon dari dareah. Bahkan banyak advokat yang siap membela pak Ahmad Basarah,” kata Hasto.
Hasto menyatakan agenda Rakornas itu adalah pemetaan politik terlebih dahulu dari materi yang dibahas dalam seluruh kader partai dan nanti seluruh hasilnya akan disampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Kan tiga bulan sudah ada dinamika politik, sudah ada upaya menjalankan agenda keputusan Rakornas tiga bulan yang lalu. Dengan demikian sekarang langkah-langkahnya jauh lebih konkret karena merupakan hasil evaluasi dari tiga bulan lalu,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN] Jokowi-KH Ma”ruf Amin. [CHA/DAS]
