Ilustrasi Indonesia di ambang resesi
Ilustrasi/setkab.go.id

Di tahun 2020  Laporan Bloomberg yang dianalisis dari data Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan, Indonesia akan masuk dalam lima besar negara pengerek ekonomi global pada tahun berikut.

Di tahun 2022  berdasarkan data IMF, Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Indonesia berada di posisi ketujuh mengalahkan Brasil, Inggris dan Prancis. 

Mengutip World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022, Rabu (2/11/2022), PDB Indonesia mencapai USD4,02 triliun berdasarkan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli.

Posisi Indonesia mengalahkan Brasil, Inggris, dan Prancis yang perekonomiannya mencapai US$ 3,78 triliun, US$ 3,77 triliun, dan US$ 3,68. Indonesia persis berada di belakang Rusia dengan ekonomi mencapai US$ 4,46 triliun.

Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kalau ekonomi Indonesia akan tetap kuat hingga akhir tahun 2022. Optimisme tersebut didorong berbagai data indikator yang meningkat hingga kuartal III, bahkan realisasi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal mampu di atas 5%.

Bahkan Airlangga mengutip cuitan direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva, bahwa IMF melihat kinerja ekonomi Indonesia masih cukup menjanjikan di tengah perkiraan perlambatan ekonomi global. “Indonesia tetap menjadi sebuah titik yang terang di tengah ekonomi dunia yang memburuk.” 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melesat sampai akhir tahun 2022. Dia juga membuat skenario terkait tantangan yang akan dihadapi pada 2023 mendatang. Optimisme tersebut muncul karena Indonesia konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tiga kuartal beruntun sejak triwulan IV 2021 dan masih akan terus berlanjut sampai tiga bulan terakhir di tahun ini. 

Diakui Internasional

Sebelumnya, Indonesia sering disebutkan sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Kelompok lain yang sering disebutkan sebelumnya – yang tergabung dalam CIVETS (yaitu Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) – juga mendapat perhatian karena anggotanya memiliki sistem keuangan yang cukup canggih dan populasi yang tumbuh cepat. 

Beberapa tahun yang lalu produk domestik bruto (PDB) dari CIVETS itu diperkirakan berkontribusi sekitar setengah dari ekonomi global pada 2020. Namun, karena perlambatan ekonomi global yang berkepanjangan setelah tahun 2011 kita jarang mendengar istilah BRIC dan CIVETS lagi.

Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody’s dan Standard & Poor’s. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut. 

Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia: baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI) yang meningkat secara signifikan. Arus masuk FDI ini, yang sebelumnya relatif lemah selama satu dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, menunjukkan peningkatan tajam setelah krisis keuangan global pada 2008-2009 (namun derasnya FDI melemah kembali setelah tahun 2014 waktu Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berkepanjangan di antara tahun 2011 dan 2015).

Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 lebih cepat dibandingkan dengan krisis 1998. Dalam waktu 1,5 tahun ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat virus corona sudah bisa bangkit. Sedangkan pemulihan ekonomi akibat krisis 1998 membutuhkan waktu pemulihan 4 tahun.

“Kemampuan pulih dalam bentuk PDB, krisis yang sekarang hanya butuh waktu 1,5 tahun. Kalau tahun 98 kita butuh waktu 4 tahun,” kata Menteri Sri Mulyani dalam pidato World Bank Indonesia Economic Prospects Report, Kamis (16/12/2021).

Dia menjelaskan, kondisi ini terjadi karena pada tahun 1998, krisis yang terjadi menghantam sektor keuangan. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama saat pemulihan.

Sementara itu, saat krisis akibat pandemi, pemerintah langsung melakukan antisipasi di sektor keuangan. Maka sektor keuangan cenderung stabil, hanya saja sektor riil yang terkena hantaman akibat pembatasan mobilitas.

Dari catatan IMF, Tiongkok menempati posisi pertama dengan PDB mencapai USD30,07 triliun, disusul Amerika Serikat (AS) USD25,03 triliun, India USD11,66 triliun, Jepang USD6,11 triliun, dan Jerman USD5,3 triliun. [S21]