Koran Sulindo – Partai Komunis Filipina (CPP) menanggapi secara serius keputusan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang memperpanjang darurat militer di Mindanao. Partai memutuskan agar Tentara Rakyat Baru (NPA), sayap militer mereka meningkatkan serangannya kepada tentara pemerintah di seluruh penjuru negeri.
Seperti yang dilaporkan Inquirer.net, perintah CPP kepada NPA untuk melakukan serangan taktis di seluruh penjuru wilayah sebagai tanggapan atas perpanjangan darurat militer di Mindanao. Kepada semua unit gerilyawan yang terinspirasi perang rakyat tahan lama di bawah pimpinan Mao Tse Tung agar mengerahkan semua upaya menghukum kaum fasis di bawah pimpinan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP).
“Terutama yang melakukan kejahatan berat kepada rakyat,” tulis CPP dalam keterangan resminya pada Rabu (12/12).
Dewan Perwakilan Rakyat Filipina sebelumnya menyetujui permintaan Duterte untuk memperpanjang darurat militer di Mindanao untuk setahun ke depan yang berlaku hingga akhir Desember 2019. Darurat militer itu awalnya merespons gerakan kelompok terorisme Maute yang terhubung dengan ISIS dan menyerang Kota Marawi. Akibatnya, kota tersebut hancur dan mengalami kerugian secara materi.
Darurat militer tersebut seharusnya berakhir pada bulan ini, terlebih pemerintah Filipina telah mengklaim mampu mengatasi gerakan kelompok Maute yang telah mendeklarasikan diri bagian dari ISIS. Akan tetapi, CPP mengecam keras perpanjangan darurat militer tersebut. Pasalnya, pemberlakuan darurat militer hanya akan mengakibatkan pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat.
Setiap orang yang mendukung pemberlakuan darurat militer itu, demikian CPP, hanya akan mencemarkan dirinya dengan lumuran darah yang menjadi korban perang Duterte. Dan perpanjangan darurat militer itu disebut bertujuan untuk memanipulasi pemilihan umum agar calon legislator yang didukung AFP dan Duterte bisa terpilih. [KRG]