Koran Sulindo – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menyatakan partainya akan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Padahal, sebelumnya, Partai Golkar merupakan “partai oposisi” karena menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih, yang mendukung pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa dalam pemilihan presiden-wakil presiden 2014 lalu.
Terkait manuver Golkar tersebut, Ketua Umum Pos Raya, Ferdi Semaun mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap waspada, berhati-hati, karena kehadiran Golkar berkemungkinan besar justru akan menjadi beban politik. Apalagi, katanya, di kalangan wartawan beredar dokumen susunan kepengurusan baru Partai Golkar di bawah Ketua Umum Setya Novanto, yang memuat beberapa nama yang pernah tersandung kasus hukum.
Dalam dokumen itu antara lain ada nama Yahya Zaini, yang pernah terjerat kasus video porno dengan penyanyi dangdut Maria Eva. Yahya dalam dokumen tersebut menjabat ketua bidang hubungan legislatif dan lembaga politik. Lalu ada nama Nurdin Halid yang tersandung korupsi minyak goreng; Fahd A Rafiq, mantan tahanan korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah, dan; Sigid Haryo Wibisono, yang tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain.
“Jadi, Presiden Jokowi sebaiknya hati-hati. Setya Novanto pun harus bertindak tegas untuk memainkan perannya dalam menyusun kepengurusan baru partainya. Masih banyak tokoh di Golkar yang santun, bahkan yang dapat membawa Golkar keluar dari keterpurukannya setelah dibelit banyak persoalan internal belakangan ini,” tutur Ferdi di Jakarta, Kamis (26/5).
Pada Kamis ini juga, sejumlah anak muda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Penyelamat Partai Golkar menyatakan protes atas adanya nama-nama orang yang pernah terlibat kasus kriminal dalam kepengrusan baru Partai Golkar. Mereka melakukan aksi melepas kaus kuning Partai Golkar sebagai bentuk protesnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus juga menilai dukungan Partai Golkar cenderung bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Menurut dia, sekalipun sudah resmi mendukung pemerintah, Golkar akan selalu punya cara untuk menjadi yang paling berpengaruh dan menentukan dalam pembuatan kebijakan tertentu. “Dia [Golkar] sudah biasa beralih-allih sikap demi mengejar kepentingannya. Dia bisa mempermainkan posisi atau sikap politiknya demi menekan pemerintah,” kata Lucius Karus, 19 Mei lalu. [CHA]