Ilustrasi: deforestasi di kalimantan Timur/Greenpeace

Koran Sulindo – Indonesia dan Norwegia terus memperkuat kemitraan kedua negara mengurangi emisi akibat dari penggundulan dan kerusakan hutan.

Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, juga mengapresiasi berbagai langkah regulasi yang diambil  pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pejabat di Kedutaan Besar Indonesia di Oslo, Hartyo Harkomoyo, mengatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen, mengemukakan itu saat menerima delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Nur Masripatin, dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Yuwono A Putranto, di Kantor Kementerian LH dan Iklim Norwegia, Oslo, Norwegia (15/6) waktu setempat.

Delegasi Indonesia menyampaikan berbagai kemajuan mengenai perlindungan hutan di Tanah Air, diantaranya melalui kebijakan moratorium izin usaha lahan gambut, pertambangan dan kelapa sawit. Delegasi juga menjelaskan langkah-langkah di tingkat nasional yang ditempuh pemerintah dalam menindaklanjuti Persetujuan Iklim di Paris dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia-Norwegia di bidang REDD+.

Pertemuan ini dilaksanakan di sela-sela Konferensi Oslo REDD Exchange 2016, forum terbesar di dunia yang mengumpulkan 500 pemangku kepentingan global dalam pembahasan pengurangan emisi dari penggundulan dan perusakan hutan (REDD+) di Oslo, Norwegia, dari 14 sampai 15 Juni .

Helgesen mengatakan keinginan kuat pemerintah Norwegia untuk dapat segera merealisasikan rencananya dalam kemitraan REDD+ kedua negara.

Indonesia dan Norwegia memiliki kemitraan bilateral di bidang REDD+ yang disepakati pada 2010 dan berlangsung hingga 2020. Hubungan kedua negara di bidang kerja sama LH dan Kehutanan sangat intensif dalam beberapa tahun belakangan.

Pada September 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, melakukan kunjungan kerja ke Norwegia. Kunjungan itu dibalas Helgesen yang melawat ke Indonesia pada Februari lalu. [DS]