Koran Sulindo – Raut wajah Presiden Joko Widodo terlihat capek saat memasuki Jakarta International Expo di kawasan Kemayoran itu. Ia datang jauh terlambat dari yang dijadwalkan semula.
Tapi dalam hitungan detik, wajahnya kembali berseri-seri. Di hadapannya ada sekitar 10 ribu orang relawan yang sudah membantunya sejak Pemilihan Presiden pada 2014.
Acara Rembuk Nasional pada Oktober 2017 tersebut digagas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Bertema Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat, acara ini berbeda dari dua kali Rembuk Nasional sebelumnya. Terutama karena didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi terpilih di 14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh. Masing-masing perguruan tinggi mengambil pilihan topik yang berbeda. Rembuk itu melibatkan dunia akademisi, kalangan intelektual, pelaku usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terdampak pembangunan seperti petani dan nelayan.
Dalam acara tersebut, Joko Widodo mendapatkan sejumlah rekomendasi hasil rembuk di 12 bidang. Rekomendasi dibacakan langsung di hadapan Jokowi, antara lain bidang politik, hukum, dan keamanan; ekonomi, dan maritim. Hasil rekomendasi secara tertulis juga diserahkan pada Jokowi.
Di bidang hukum misalnya, Jokowi diminta untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjaga sinergi antar-lembaga. Di bidang ekonomi, ia diminta untuk terus mengejar pengemplang pajak dalam jumlah besar.
Presiden mendengarkan secara seksama hasil rekomendasi yang dibacakan oleh peserta Rembuk Nasional, lalu naik panggung.
“Rekomendasi saya catat semua, ini mungkin bisa kita pakai untuk Nawacita kedua,” kata Jokowi, disambut tepuk tangan hadirin.
Nawacita adalah 9 visi misi yang menjadi andalan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat kampanye Pilpres 2014 lalu.
Dan akhirnya memang poros Jokowi mengusung Nawacita II dalam janji politiknya pada Pemilihan Presiden 2019 nanti.
“Telah kita paparkan rancangan untuk menuju nawacita kedua, dimana kita melihat latar belakang problematika bangsa,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan sekaligus sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, pada Agustus 2018 lalu.
Nawacita II disusun berdasarkan Nawacita I, dan menjadi pondasi dasar visi ‘Indonesia Emas’ Jokowi, yaitu Indonesia akan mencapai puncak kejayaan ekonomi pada 2045.
“Ada 9 yang sudah dibahas dan kita bicara tentang visi ke depan 2045 itu sehingga satu nafas dengan nawacita 1,” katanya.
Program Nawacita II akan menjadi fokus kampanye tim pemenangan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang terdiri atas partai politik yang mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres April 2019 nanti. KIK sudah menggelar pelatihan untuk gugus ekonomi tim kampanye pada akhir Agutus 2018 dan segera menyusul pelatihan di bidang lain seperti pemilih pemula dan sosial politik.
Program Baru
Program Nawacita II terbagi dalam 45 bidang strategis, di antaranya politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, luar negeri, kebudayaan, sumber daya manusia, dan revolusi mental. Konon sudah ada tim khusus yang akan menjalankan setiap bidang.
Dalam Nawacita 2.0 ini, PPP misalnya mengusulkan program-program Islami. Mulai dari pengembangan pesantren hingga pemberdayaan wakaf. NasDem yang mengusulkan pembangunan di daerah Timur Indonesia. Golkar mengusulkan revolusi industri 4.0 yang menjadi tantangan Indonesiamenyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing.
Semua partai politik terlibat.
Calon Wakil Presiden, KH Maruf Amin, bertekad ingin menekan isu perdebatan ideologi dalam berbangsa. Maruf beralasan konsentrasi soal ideologi dikarenakan masih banyak sejumlah pihak belum menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara.
“Kita harus memantapkan bangsa ini harus utuh, satu. Pancasila merupakan titik temu, kalimatun sawa. Negara ini dibangun berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, ittifaqoot wathaniyah,” kata Maruf, awal Agustus lalu.
Menurut Ma’ruf, meski penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tidak otomatis sistem pemerintahan negara adalah khilafah. Sebab, para pendahulu dengan beragam latar agama, suku, sosial, sepakat landasan negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Kenapa khilafah ditolak di Indonesia, apa khilafah tidak islami? Islami, tetapi yang islami itu bukan hanya khilafah, kerajaan juga islami makanya ada Kerajaan Saudi. Bagi kita, umat islam memang bukan negara Islam tapi negara kesepakatan. Ada yang sebut daarul ahdi, ada yang sebut daarul miitsaq oleh karena itu Islam Indonesia Islam kaaffah maal miitsaq,” katanya.
Usai pendeklarasian bakal calon pasangan capres dan cawapres di KPU awal Agustus lalu, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin memang segera merapatkan barisan. Mereka memutuskan juru bicara TKN yang akan mengisi ruang-ruang publik.Tim menyelengarakan workshop bagi tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin ini.
“Supaya apa yang telah dilakukan dalam pemerintahan Jokowi-JK bisa masuk ke ruang personal, privat dimana rakyat bisa merasakan langsung program-program Jokowi,” kata Hasto.
Menurut Hasto, di masa lalu, rakyat harus mengantre untuk mendapatkan program bantuan langsung tunai (BLT) yang kini digantikan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat hingga Kartu Keluarga Harapan yang langsung dikirim ke rekening bank masing-masing.
Itu menyentuh secara personal dan mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia tanpa harus menunjukkan antrian kemiskinan,” katanya.
Hasto memastikan TKN Jokowi-Ma’ruf terdiri dari 11 Direktorat Tim Kampanye yang sebelumnya sudah ditentukan. “Itu sudah pasti 11 direktorat jadi bagian TKN. Karena 1 ditambah 1 sama dengan dua periode,” kata Hasto.
Mayoritas Tak Tahu
Tapi survei Indo Barometer pada Mei 2018 lalu menunjukkan mayoritas publik masih tak tahu Nawacita I. Sebanyak 58,2 persen responden menyatakan tidak pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, sedangkan 37,6 persen mengetahui.
“Ini memprihatinkan, tiga bulan sebelum masa kampanye pemilihan presiden 2019 yang tahu baru 37-an persen saja,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.
Dari jumlah responden yang mengetahui program itu, hanya 38,4 persen yang menyatakan puas terhadap program prioritas itu. Sebanyak 40,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab dan 20 persen menjawab kurang puas.
“Ternyata info soal Nawacita sangat terbatas, sosialisasi Nawacita ternyata kurang” kata Qodari.
Bukan hanya info yang terbatas, program nawacita Presiden Jokowi sulit terwujud kalau persoalan di tingkat bawah masih belum selesai.
Salah satu contohnya adalah peningkatan ekonomi melalui sertifikasi tanah gratis untuk masyarakat. Fakta di lapangan masih banyak oknum memungut uang dari masyarakat untuk bisa mendapatkan sertifikat tanah.
“Sering terjadi korupsi, kalau seperti itu terus akan menjadi penghalang nawacita,” kata Aktivis Famred 1998, Abdulah, dalam diskusi bertema “Bangkitnya Keindonesiaan Melalui Reformasi” , di Rumah Jokowi, April 2018 lalu.
Semua poin nawacita pada dasarnya sudah mampu mewakili keinginan yang digelorakan ribuan mahasiswa dalam cita-cita reformasi 1998 silam, salah satunya soal ekonomi. Hanya saja, permasalahan pemerintah terjadi di tingkat bawah, yaitu terkesan masih ada gerakan anti reformasi.
“Nawacita Presiden sudah bagus. Tapi, kalau di tingkat bawah tidak diawasi, tidak dibersihkan, maka sulit terwujud,” kata Abdullah. [Didit Sidarta]