Najib Siap Hadapi Tuduhan dan Mempertahankan Haknya di UMNO

Najib Razak

Koran Sulindo – Diterpa berbagai skandal dan isu membuat mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak harus rela mundur sebagai Ketua Umum Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Meski sudah mengundurkan diri, Najib akan tetapi masih tetap memberikan pandangan-pandangannya terhadap perjalanan partai itu.

Dikatakan Najib seperti dikutip Channel News Asia, tindakannya itu bukan untuk mengintervensi melainkan untuk mempertahankan semua warisan yang pernah ia bangun di UMNO. Sejak mengundurkan diri pada Mei lalu, Ketua Umum UMNO resmi dijabat Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid, kata Najib, bebas membuat kebijakan untuk menentukan arah partai.

Buktinya, Ahmad Zahid bisa membuat keputusan dengan menunjuk seorang kandidat dalam sebuah pemilihan kepala daera di Sungai Kandis. “Saya mendukung dia sebagai ketua umum partai dan membuka diri untuk bekerja sama. Saya juga berhak membela kebijakan yang pernah saya buat dan meluruskan kesalahpahaman dan manipulasi fakta oleh pemerintah baru,” kata Najib pada Rabu (15/8).

Najib menuturkan, apa yang dilakukannya merupakan haknya sebagai warga negara. Ini soal keadilan. Dan itu sebabnya, ia menggunakan haknya untuk menjelaskan kebijakan dan apa alasannya ketika memutuskan kebijakan tersebut.

Pernyataan Najib ini berkaitan dengan beberapa pemimpin UMNO termasuk mantan Menteri Nazri Abdul Aziz ingin mantan Perdana Menteri itu tak lagi mengurusi UMNO dan membiarkan kepengurusan baru untuk kembali membesarkan partai. Soal kehadirannya di pemilu kepala daerah di Sungai Kandis, Najib beralasan karena diundang calon dari UMNO Lokman Noor Adam.

Soal rencana Menteri Keuangan Lim Guan Eng melalui Komite Akun Publik untuk kembali menyelidiki skandal 1Malaysia Berhad Development (1MDB), Najib tidak mempersoalkannya. Ia terbuka dan tidak keberatan untuk itu. Terlebih tindakan itu untuk menemukan kebenaran. Apalagi faktanya pada pemerintahannya PAC menyimpulkan tidak ada kesalahan dalam keuangan 1MDB.

” Itu hak PAC, tapi saya berharap itu tidak sebagai tindakan balas dendam atas pemerintahan sebelumnya,” kata Najib. [KRG]