Ilustrasi: Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko/setkab.go.id

Koran Sulindo – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis isu dwifungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dihidupkan lagi.

“Saya pastikan tidak ada. Saya waktu jadi Panglima TNI juga sangat concern agar TNI itu profesional. Kalau tidak ada, tidak usah dikhawatirkan kalau TNI akan kembali ke dwifungsi,” kata Moeldoko, di kompleks istana kepresidenan Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Menurut Moeldoko, saat ini TNI berfokus menjaga profesionalisme, namun ia tak menepis kekhawatiran masyarakat sipil tentang kemungkinan kembalinya dwifungsi militer seperti saat Orde Baru Soeharto.

Dalam perubahan Undang Undang (UU) TNI hal tersebut juga telah diatur. UU tersebut mengatur reformasi internal TNI, terutama dalam hal kultur, doktrin, dan struktur.

Menurut mantan Panglima TNI itu, pada saat reformasi kultur, yang dihilangkan adalah peran-peran sosial politik. Sementara, pada saat reformasi doktrin, hal-hal yang berkaitan dengan peran-peran dwifungsi itu dieliminasi.

“Doktrin itu bersumber dari Undang-Undang TNI dan Pertahanan,” katanya.

Menurut Moeldoko, saat ini TNI juga tidak pernah mengubah struktur sosial politiknya. Selain itu, doktrin TNI pascareformasi internal juga tidak berubah.

“Kalau doktrinnya berubah, keluar dari UU. Maka ini perlu diwaspadai. Tapi kan enggak. Jangan terlalu khawatir,” kata Moeldoko.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan perwira tinggi (Pati) TNI mengisi jabatan di kementerian/lembaga. Presiden Jokowi mengatakan setidaknya akan ada 60 jabatan baru yang bisa diisi setelah restukturisasi TNI. Jabatan tersebut dapat diisi dari kolonel yang naik pangkat menjadi jenderal di TNI.

Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan restrukturisasi tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perpres Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi TNI.

Perang Total

Sebelumnya, Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tersebut mengatakan sudah menentukan titik kemenangan pada perhelatan Pilpres tahun ini, dan menentukan stretegi yang akan digunakan.

“Untuk strategi ini kita menyebutnya dengan istilah perang total, di mana hal-hal yang kita kenali adalah menentukan center of gravity dari sebuah pertempuran itu. Kita sudah memiliki center of gravity itu sehingga kita tahu harus bagaimana setelah itu,” kata Moeldoko, di Jakarta, Rabu (13/2/2019), sebelum rapat koordinasi dengan seluruh partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Menurut Moeldoko, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin telah memetakan daerah-daerah mana saja yang bisa dimenangkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Konsep kami adalah konsep yang selalu mendahului di mana kita tidak mau fotocopy, jadi yang kita lakukan adalah betul-betul sesuatu yang baru dan kita tidak mau mengikuti apalagi fotocopy,” katanya.

TKN juga sudah menginventerisasi target dan strategi pemenangan bagi paslon 01.

TKN Jokowi-Ma’ruf Amin memastikan semuanya terlaksana dengan baik, terkontrol, dan akan ada evaluasi berkala. Namun setiap daerah akan menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan isu di tingkat lokal.

“Semua hal itu terorganisasi dengan baik terkendala dengan baik dan kita bisa baca hasilnya. Itulah kira kira yang kita lakukan,” kata Moeldoko. [DAS]