Koran Sulindo – Pemerintah nampaknya tidak main-main dalam mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”. Itu sebabnya, pemerintah terus berbenah – antara lain melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sekitar 1.600 unit kapal perikanan dengan berbagai ukuran.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Itu menjadi bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan laut. Untuk itu, KKP telah menyediakan sekitar Rp 467 miliar sebagai anggaran pembangunan kapal tersebut pada 2017.
Sjarief lalu memerinci jumlah kapal yang akan dibangun itu yakni 449 unit kapal dengan ukuran di bawah 5 tonase kotor (GT); 498 unit kapal berukuran 5 GT; 92 unit kapal berukuran 10 GT; 3 unit kapal berukuran 20 GT; 20 unit kapal berukuran 30 GT; 3 unit kapal berukuran 100 GT; serta 3 unit kapal berukuran 120 GT.
“Kapal itu akan dilengkapi sekitar 2.990 paket alat tangkap ikan senilai Rp 79 miliar,” kata Sjarief seperti dikutip dari laman resmi KKP.
Tidak hanya membangun kapal penangkap ikan, KKP juga menyiapkan bengkel-bengkel untuk mempermudah nelayan memperbaiki mesin kapal yang meliputi 20 pelabuhan. Dengan demikian, bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Mengajak Akademisi
Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak para akademisi memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan. Susi mengatakan itu ketika menghadiri acara Milad Universitas Muhammadiyah Purwokerto ke-52 pada Rabu (19/4) kemarin.
Ia mengakui, pencurian ikan beberapa tahun lalu yang acap terjadi di wilayah perairan Indonesia telah menciptakan penurunan sumber daya perikanan Indonesia. Itu sebabnya, ia lalu membuat beberapa langkah untuk memberantas pencurian ikan. Ia pun membuat satuan tugas, menjalin kerja sama, bertukar informasi dengan berbagai negara.
Susi lantas berharap akademisi berperan dalam hal tersebut. Menjaga kedaulatan laut Indonesia sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo. Pemberantasan pencurian ikan telah berdampak positif. Buktinya produksi ikan hari-hari ini meningkat dan berlimpah serta mengembalikan kelestarian laut. Ia mengingatkan bahwa perikanan tangkap harus 100 persen untuk masyarakat Indonesia.
Potensi perikanan Indonesia memang menarik perhatian dunia. Memang, kebijakannya itu kemudian berdampak terhadap nelayan di beberapa daerah. Ia akan tetapi berkeyakinan pada akhirnya masyarakat Indonesia akan merasakan manfaatnya. [KRG]