Koran Sulindo – Batavia, 20 Mei 1908. Seorang siswa Stovia, Soetomo namanya, berdiri di depan salah satu kelas sekolah kedokteran Jawa tersebut. Di hadapannya: kawan-kawan mahasiswanya.
Dalam kesempatan itu, Soetomo mengatakan, hari depan bangsa dan Tanah Air ada di tangan mereka. Lalu, Mereka pun bersepakat mendirikan Boedi Oetomo. Selain Soetomo, yang terlibat aktif dalam pembentukan awal organisasi itu adalah Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji. Gagasan pembentukan organisasi itu berasal dari senior mereka: Dokter Wahidin Sudirohusodo.
Organisasi tersebut bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meski tidak bersifat gerakan politik dan mulanya ditujukan hanya bagi golongan berpendidikan Jawa, Boedi Oetomo menginspirasi banyak anak bangsa yang negerinya untuk membuat gerakan terorganisasi sebagai upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Itu sebabnya, 20 Mei kelak diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh bangsa Indonesia.
Yang terinspirasi dan tergerak oleh Boedi Oetomo termasuk kalangan pesantren, yang memang sejak lama melawan kolonialisme. Sebagian dari mereka kemudian mendirikan organisasi yang diberi nama Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Dua tahun kemudian, 1918, berdiri pula organisasi Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), yang bergerak dalam bidang pendidikan sosial-politik bagi kalangan santri. Untuk urusan ekonomi didirikan pula Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar).
Organisasi-organisasi itulah yang menjadi cikal-bakal berdirinya Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama, NU), yang secara resmi berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 13 Januari 1926. Nahdlatul Ulama dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari, kakek dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Ke-4 Republik Indonesia.
“Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan,” kata K.H.Hasyim Asy’ari dalam sebuah kesempatan.
Puluhan tahun kemudian, pada Muktamar Ke-27 NU tahun 1984, NU kembali menegaskan pernyataan K.H. Hasyim Asy’ari itu, meski dalam formulasi berbeda. “Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation, terutama kaum muslimin, untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara. Para ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial,” demikian antara lain isi pidato Rais Am Pengurus Besar NU, K.H. As’ad Syamsul Arifin, pada acara puncak muktamar tersebut.
Sebelum NU resmi berdiri, di Yogyakarta telah dibentuk Muhammadiyah pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Pendirinya adalah K.H. Ahmad Dahlan, yang awalnya bernama Muhammad Darwis, seorang pedagang yang juga khatib di Kesultanan Yogyakarta dan anggota Boedi Oetomo.
Organisasi ini awalnya sebagai gerakan untuk melawan bidah, khurafat, dan syirik yang mewabah di kalangan umat Islam pada masa itu.Nama gerakan ini pertama kali diusulkan oleh Kiai Sangidu dan kegiatannya tak lebih seperti perkumpulan pengajian pada umumnya.
Belakangan, Muhammadiyah lebih banyak memfokuskan gerakannya pada bidang pendidikan. Pada 8 Desember 1921, K.H. Ahmad Dahlan mengubah pengajian Muhammadiyah di rumahnya menjadi sekolah Pondok Muhammadiyah.“Inilah untuk pertama kalinya Muhammadiyah membuka sekolah,” tulis Saleh Putuhena, mantan Rektor UIN Alauddin Makassar dalam Historiografi Haji Indonesia. “Untuk menjamin mutu pendidikan, pengajar pengetahuan umum dipercayakan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya, ilmu pengetahuan agama diajar oleh Ahmad Dahlan dan Raden Haji Hajid.”
Kemudian, organisasi ini juga membicarakan makna kemerdekaan yang direnggut oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Surat kabar internal Soewara Moehammadijah edisi perdana tahun 1922, misalnya, memuat sebuah artikel berjudul ”Kamardikan”. Bahkan, pada halaman muka surat kabar itu untuk edisi pertama tahun 1925 telah digunakan istilah “Indonesia” sebagai pengganti Hindia Belanda. “Tokoh yang memiliki andil besar dalam penggunaan istilah baru ini adalah Soemodirdjo, Kepala Redaksi (Hoofdredacteur) Soeara Moehammadijah pascakepemimpinan Haji Fachrodin (1922-1924),” ungkap Mu’arif, penulis buku Meruwat Muhammadiyah (2005), dalam artikel yang dimuat di Seputar Indonesia edisi 17 November 2010.
Soemodirdjo, tambah Mu’arif, juga telah menulis sebuah artikel penting di Soeara Moehammadijah edisi tersebut, dengan judul ”Anak Indonesia, Awas”.“Tapi, penggunaan istilah baru ini memang belum konsisten dalam penerbitan Soeara Moehammadijah tahun 1925. Sebab, beberapa artikel di dalam majalah ini masih sering menggunakan istilah Hindia-Belanda atau Hindia-Nederland. Tapi, Soemodirdjo telah mengawali proses identifikasi bangsa ini dengan menggunakan nama yang kemudian dikukuhkan dalam momentum Sumpah Pemuda pada 1928,” tulisnya.
Lebih lanjut Mu’arif menjelaskan, memasuki periode kepemimpinan K.H. Mas Mansur (1938-1940), Muhammadiyah melakukan langkah-langkah strategis yang cukup mendukung bagi proses pembentukan nasionalisme keindonesiaan. “K.H. Mas Mansur tegas menentang kebijakan Ordonansi Guru dan pencatatan perkawinan oleh pemerintah Belanda. Pada 1937, lewat kongres XXVI, Muhammadiyah mencanangkan program perbaikan ekonomi bagi kaum bumiputra. Lewat kebijakan ini,K.H. Mas Mansur menghendaki agar bangsa Indonesia kuat dan mandiri secara ekonomi,” katanya.
Pada masa kepemimpinan K.H. Mas Mansur pula,Muhammadiyah menentang kebijakan Ordonansi Sidang dan mengganti semua istilah Hindia-Belanda dengan bahasa Indonesia (Melayu). “Pada kongres XXVIII di Medan, 1939,sekitar 11 tahun pasca-Sumpah Pemuda (1928), Muhammadiyah mendukung gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori kaum muda di Tanah Air dalam menggunakan bahasa nasional,” ungkap Mu’arif.
Pada tahun 1942, Muhammadiyah kembali memainkan peran aktif dalam politik kebangsaan, khususnya pada periode kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo. Sejarah mencatat, peran Ki Bagus Hadikusuma dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia cukup besar ketika merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden Soekarno sangat dekat dengan Muhammadiyah. Bahkan, ia pernah menjadi pengurus Muhammadiyah sewaktu diasingkan ke Bengkulu oleh pemerintah kolonial Belanda. “Saya menjadi anggota resmi Muhammadiyah dalam tahun 1938 sekarang sudah 1962, jadi sudah 24 tahun,” kata Bung Karno ketika memberikan sambutan dalam “Muktamar Setengah Abad Muhammadiyah”, tahun 1962. Saking dekatnya dengan Muhammadiyah, Bung Karno pernah mengatakan, bila dirinya wafat, ia ingin dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah di atas kain kafannya.
Adalah Hassan Din, tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, yang mengajak Bung Karno terlibat di organisasi itu. Din meminta Bung Karno mengajar di sekolah Muhammadiyah. “’Kuanggap permintaan ini sebagai satu kehormatan,’ jawabku,” tutur Bung Karno kepada Cindy Adam yang ditulis dalam buku otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sebelum mulai mengajar, Din juga berpesan kepada Bung Karno agar tak memasukkan materi politik dalam pelajaran. “Pasti tidak, kecuali hanya akan kusebut bahwa Nabi Muhammad selalu mengajarkan kecintaan kepada Tanah Air,” kata Bung Karno.
Selain Muhammadiyah dan NU, masih banyak lagi ulama dan organisasi keislaman yang menggelorakan nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dan, bukan hanya dari kalangan pria ulama, tapi juga dari kalangan perempuan ulama. Kita bisa menyebut Rahmah El Yunusiah dan Hajah Rangkayo Rasuna Said di ranah Minang; Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dan; Nyai Khoiriyah Hasyim (putri kedua K.H.Hasyim Asy’ari) di Jawa Timur untuk menyebut beberapa nama saja. [Purwadi Sadim]
