Koran Sulindo – Pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya sudah lama dirancang pada akhirnya terwujud pada Senin 25 Juni 2018. Mengenakan batik merah, Kalla tiba di rumah Yudhoyono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada malam ini.
Yudhoyono didampingi istrinya Ani Yudhoyono dan anak sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono. Kalla dan Yudhoyono saling bersalaman dan setelahnya langsung masuk ke rumah tanpa mengucapkan apapun kepada wartawan yang telah menunggui mereka.
Sebelum bertemu Yudhoyono, Kalla juga telah bertemu dengan Presiden ke-3 B.J. Habiebie pada 21 Juni lalu. Kalla beralasan kegiatannya tersebut merupakan rutinitas untuk bersilaturahmi dengan mantan pejabat tinggi negara. Kalla dan Yudhoyono kali terakhir bertemu pada awal Juni lalu di rumah pengusaha Chairul Tanjung yang mengadakan buka puasa bersama.
Pertemuan kedua orang ini tentu saja menarik perhatian publik, terutama jika dikaitkan dengan tahun politik. Yudhoyono pernah berpasangan dengan Kalla untuk periode 2004 hingga 2009. Untu periode selanjutnya keduanya sepakat berpisah dan sama-sama maju menjadi kandidat calon presiden periode 2009 hingga 2014.
Di samping masalah pemilihan presiden, pertemuan ini menarik karena baru-baru ini Yudhoyono mengeluarkan pernyataan yang kontroversial yang menuduh oknum BIN, TNI dan Polri “bermain” di pemilihan kepala daerah serentak 2018. Yudhoyono siap mempertanggungjawabkan pernyataannya itu, sekalipun, misalnya, kepolisian akan menciduknya.
Soal ini, Presiden Jokowi Widodo juga merespons tuduhan Yudhoyono itu. Ia memerintahkan agar TNI, BIN dan Polri bersikap netral pada pilkada 27 Juni nanti. Netralitas aparat ketiga lembaga itu disebut Jokowi sebagai harga mati alias tidak dapat diganggu gugat.
Agar sikap netralitas itu dapat berjalan dengan baik, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk mengawasinya. Jika ada oknum dari ketiga lembaga itu yang kedapatan tidak netral dalam pilkada, maka masyarakat diminta untuk mengadukannya ke Bawaslu.
Sanggahan atas tuduhan Yudhoyono itu juga datang dari Mabes Polri yang menyebutkan Polri tidak mendukung suatu kelompok. Sebab, jika itu terjadi, maka akan menimbulkan dampak negatif. Dan jika ada anggota Polri yang tidak netral, maka Mabes Polri akan menindaknya dengan tegas. [KRG]