Koran Sulindo – Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. Susi Pudjiastuti mengatakan sumber daya perikanan 100 persen untuk Indonesia.
Susi juga mengungkapkan banyak pihak ingin mengganggu atau merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No.44 tahun 2016 tentang perikanan tangkap. Dalam Perpres tersebut asing dilarang masuk ke dalam sektor perikanan tangkap. Namun pemerintah tetap mempertahankan Perpres tersebut demi kesejahteraan nelayan lokal.
“Ini kemenangan luar biasa untuk HNSI. Tidak ada sumber daya lain mutlak untuk Indonesia. Minyak, tambang, semua sudah separuh-separuh dengan asing,” kata Susi, dalam puncak HUT 44 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang berlangsung di pantai Depok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (21/5).
Susi juga berpesan kepada para nelayan agar jangan mau dipakai sebagai alat politik oleh beberapa pihak yang menginginkan kapal trawl maupun cantrang berukuran besar bisa beroperasi lagi. Sebab, kalau ini diperbolehkan, maka yang akan mati adalah para nelayan kecil.
Menurut Susi, apa yang dilakukan pemerintah dengan melarang illegal fishing adalah untuk menjamin ketersediaan ikan bagi para nelayan Indonesia sehingga kesejahteraannya meningkat.
Susi juga meminta Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menghancurkan rumpon-rumpon yang dipasang di tengah-tengah laut karena menghalangi ikan berenang ke tepi pantai. Akibatnya, para nelayan sulit mendapat tangkapan ikan.
“Saya minta Bakamla untuk menghancurkan jaring-jaring itu,” kata Susi, yang disambut tepuk tangan meriah para nelayan yang hadir.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yussuf Solichien Martadiningrat, mengutarakan keluhannya kepada Susi ihwal minimnya SPBU untuk para nelayan. Hal ini mengingat 40 -70 persen operasional para nelayan memerlukan BBM. Yussuf juga mengutarakan sulitnya para nelayan untuk mengakses KUR.
Ketika hal yang dikeluhkan Yussuf ditanyakan oleh wartawan kepada Susi, Menteri Kelautan dan Perikanan ini akan berkoordinasi dengan Kementrian BUMN, dan meminta Pertamina menyiapkan Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Nelayan (SPBN).
“Tahun ini kita ada 50-an SPBN di pulau terluar. Target saya dari 2.000 kebutuhan, dalam 3 tahun bisa 500 lah,” tutur Susi.
Sedangkan untuk KUR, Susi juga akan membicarakan dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk mempermudah KUR bagi nelayan.
“Kita akan meningkatkan kerja sama dengan pihak perbankan, Saya akan melakukan pertemuan kembali,” kata Susi.
Terkait dengan permintaan HNSI agar 21 Mei ditetapkan sebagai Hari Nelayan Nasional, Susi juga akan membicarakan dengan presiden. “Pengajuannya memang sudah. Ya nanti saya tanyakan ke Pak Presiden,” tuturnya.
Pada saat menghadiri puncak acara HUT 44 HNSI ini Susi juga sempat ikut prosesi upacara ‘Sedekah Laut’ yang melarung seperangkat pakaian ke laut. Susi sempat pula mencelupkan kaki dan membasuh tangan dengan air laut.
Tenggelamkan
Jangan main-main dengan tiga hal dihadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bila tak ingin ditenggelamkan. Ketiga hal itu, pertama, ketika anda melakukan illegal fishing yang menyengsarakan para nelayan kita, pasti kapal anda akan ditenggelamkan tanpa ampun.
Kedua, anda akan ‘ditenggelamkan’ kalau tidak makan ikan.
Dan ketiga, selain akan ‘ditenggelamkan’ anda juga akan dikenakan denda ketika menyebut gelar Doktor Honoris Causa Susi Pudjiastuti.
Tak percaya? Silakan dicoba saja.
Ancaman untuk ‘menenggelamkan’ yang ketiga itu (menyebut Doktor Honoris causa) dinyatakan oleh Menteri Susi Pudjiastuti saat mengawali pidatonya di acara HUT HNSI tersebut.
“Tadi berkali-kali pembawa acara menyebut Doktor Honoris Causa.Tidak usah. Di Jakarta sudah saya kasih ultimatum. Kalau panggil saya Doktor Honoris causa, pasti saya denda atau saya tenggelamkan,” tutur Susi yang disambut gelak tawa hadirin.
Susi menuturkan kenapa gelar Dr. Hc.yang diberikan oleh Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 3 Desember 2016 itu diterimanya.
“Karena itu penghargaan kepada Pak Presiden yang dengan segala keberanian dan segala kontroversi yang ada, beliau mengangkat saya yang pendidikannya cuma SMA kelas 2 menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, “ kata Susi.
Namun tak begitu serta merta Susi mendapat gelar itu. Ia juga mengikuti serentetan uji kelayakan.
“Saya diuji oleh 12 orang profesor. Jadi aslinya saya ini pintar. Itu kata pak Profesor, bukan kata saya,” kata Susi. [YUK]