Koran Sulindo – Mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5,6 persen pada 2018 disebut sebagai hal yang mendesak. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi menggunakan kebijakan pemotongan anggaran dan defisit anggaran menjadi terjaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5,6 persen sangat memungkinkan. Pasalnya, ekspor kini meningkat dan pemerintah akan merancang berbagai kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan itu.
“Prospek global mulai membaik dan permintaan ekspor terus meningkat,” kata Sri ketika mengikuti pertemuan tahunan Bank Pembangunan Islam (IDB) di Jeddah pada Rabu (17/5) kemarin seperti dikutip The Business Time.
Berdasarkan laporan Business Time itu, perekonomian Indonesia disebut mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Perlambatan itu disebabkan harga-harga komoditas di pasar global sedang anjlok. Perlambatan perekonomian Tiongkok juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perekonomian Indonesia tidak tumbuh.
Pada kuartal (tiga bulan) pertama pada tahun ini pertumbuhan ekonomi mencapai lima persen. Salah satunya karena meningkatnya ekspor. Akan tetapi, ekspor komoditas Indonesia tetap dibayang-bayangi harga batubara dan minyak kelapa sawit yang masih tetap anjlok.
Untuk mengatasi masalah itu, Sri menyebutkan, pemerintah akan meningkatkan pendapatan lewat sektor pajak. Akan tetapi, target pendapatan negara dari sektor pajak kemungkinan tidak akan tercapai pada tahun ini. Untuk mengatasi defisit anggaran itu, pemerintah akan memangkas anggaran belanja APBN 2017.
“Kita tidak berharap untuk menggunakan kebijakan pemangkasan anggaran belanja, meski pada saat bersamaan presiden ingin anggaran belanja fokus pada infrastruktur. Jadi, kalau ada penyesuaian, itu bukan karena dipangkas, tapi digeser saja,” kata Sri.
Target pertumbuhan ekonomi pada 2017 ditetapkan 5,2 persen dengan perkiraan defisit anggaran 2,4 persen dari produk domestik bruto.
Langkah ekstrem Sri ketika kali pertama menjabat Menteri Keuangan adalah memangkas anggaran kementerian dan lembaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Ia “berhasil” memangkas sekitar Rp 133,8 triliun meliputi anggaran kementerian dan lembaga Rp 65 triliun serta alokasi transfer daerah Rp 68,8 triliun. Ketika itu, ia beralasan pemangkasan anggaran itu untuk menyeimbangkan antara penerimaan negara dan belanja negara.
Pada tahun ini, Sri kembali mengungkapkan strategi serupa. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Sri beralasan pemangkasan tersebut untuk memuluskan proyek-proyek yang menjadi prioritas pemerintah. Rencana pemangkasan anggaran ini akan menyasar belanja barang dan perjalanan dinas yang mencapai Rp 34 triliun.
“Instruksi presiden belanja barang 2017 hingga 2018 tidak boleh lebih besar dari yang dibelanjakan 2016,” kata Sri. [KRG]
