Koran Sulindo – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu nama-nama calon bos PT Pertamina (Persero). Meski pemegang saham terbesar, BUMN akan menyerahkan keputusan nama-nama itu kepada dewan komisaris.
Menteri BUMN Rini Soemarmo mengatakan, setelah dewan komisaris menyerahkan nama-nama calon direktur utama Pertamina, pihaknya akan memprosesnya. Caranya adalah dengan melakukan uji penilaian. Ini dilakukan jika calon berasal dari luar Pertamina.
Setelah penilaian, maka Kementerian BUMN akan mengajukan calon tersebut. Keputusan ini, kata Rini, sesuai dengan anggaran dasar Pertamina. Pihaknya mesti menunggu keputusan dari dewan komisaris.
Perusahaan pelat merah itu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mencopot Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang. Pencopotan itu disebut ada masalah kepemimpinan di Pertamina. Padahal, perusahaan ini bertanggung jawab memenuhi pasokan bahan bakar minyak untuk masyarakat.
Tentu saja pencopotan ini mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Pertamina di bawah Dwi Soetjipto kerap membukukan laba. Pada 2015, misalnya, Pertamina membukukan laba sebesar US$ 1,44 miliar, sedangkan laba untuk pihak pengendali (pemerintah) sebesar US$ 1,42 miliar.
Sementara, pada 2016, Pertamina meraup laba sebesar US$ 2,83 miliar hingga akhir triwulan III 2016. Angka ini meningkat 209 persen dibandingkan [eriode yang sama pada 2015 yang hanya US$ 914 juta. Kinerja ini disebut karena operasi dan efisiensi dari berbagai inisiatif langkah terobosan yang dilakukan perusahaan.
Setelah pencopotan itu, Menteri BUMN Rini menunjuk Yenni Andayani yang kini menjabat Direktur Gas Pertamina sebagai Pelaksana Tugas direktur utama Pertamina. Posisi wakil direktur utama kemudian dihilangkan.
Beberapa nama kemudian mencuat untuk menduduki kursi nomor satu di Pertamina. Mereka adalah Yenni Andayani, Syamsu Alam, Rachmad Hardadi, Budi Gunadi Sadikin, termasuk Ahmad Bambang. Budi Gunadi Sadikin diketahui sempat menjabat Dirut Bank Mandiri. Soal jabatan ini tidak cuma karena kompetensi, tapi juga disesuaikan dengan visi pemerintah. [KRG]