Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut, istilah koalisi dalam sistem politik di Indonesia tidak dikenal. Karena sistem tata negara menganut sistem presidensial, bukan parlementer.
Megawati mengatakan hal itu dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Di hadapan Presiden Joko Widodo, Megawati mengingatkan tidak ada koalisi di Indonesia. Seharusnya disebut kerjasama politik.
“Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes,” kata Megawati di hadapan Presiden Jokowi dan peserta Rakernas PDIP.
Menurut Mega, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri.
Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri melainkan presiden. Dengan demikian, katanya, gabungan partai politik yang mengusung calon presiden lebih layak disebut kerja sama politik.
“Kenapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya? Karena kita gak punya perdana menteri,” kata Megawati.
Bahkan, Megawati mengingatkan kader PDIP yang masih bicara koalisi sebaiknya keluar dari partai. Karena dianggap tidak paham sistem ketatanegaraan.
“Kalau masih ada ya g ngomong di PDI perjuangan urusan koalisi-koalisi Out!! Berarti gak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” tegas Megawati. [DES]