Koran Sulindo – Kemiskinan di Papua masih tinggi. Hal ini diakibatkan keterbelakangan dan keterisolasian masih banyak. Masih banyak pula kematian yang ditemui akibat terserang penyakit, karena kelaparan, dan karena kekerasan terjadi setiap saat.
Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam Focussws Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (3/8) di Grha Sabha Pramana. FGD ini juga dihadiri para pejabat Pemerintahan Provinsi Papua seperti Sekretaris Daerah, para bupati, Rektor dan akademisi dari UGM serta pejabat kementerian mengkaji strategi alternatif untuk percepatan pembangunan Papua.
“Sudah banyak orang yang bicarakan Papua. Diskusi tentang Papua ada di mana-mana, tapi masalah Papua tidak pernah terselesaikan,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Dalam FGD itu juga terungkap adanya suara tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi terkait penyelesaian masalah HAM, kebutuhan akan rasa aman, penghargaan terhadap hak-hak dasar secara politik, dan pengakuan terhadap identitas kepapuaan. Persoalan-persoalan ini adalah isu serius yang dapat berkontribusi terhadap munculnya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap “ketidakhadiran negara”.
FGD juga mengakui bahwa berbagai kebijakan sudah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun akar permasalahan ketertinggalan Papua seolah belum tersentuh dan bahkan semakin memunculkan rasa frustasi di sebagian besar masyarakat Papua.
“Karena itu, dalam forum ini membahas perlunya pemerintah mengedepankan pendekatan human security dalam pelaksanaan pembangunan di Papua yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar akan rasa aman masyarakat sebagai solusi permasalahan Papua. Hasil kajian dan diskusi ini nantinya akan disusun menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan Papua,” ujar Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Drs. Bambang Purwoko, M.A. (yuk)
