Koran Sulindo – Suatu hari, ketika masih remaja di Makassar, Manai Sophiaan mendapatkan pengalaman yang menimbulkan pemberontakan permanen dalam jiwanya. Sore itu, sepulang bermain sepak bola bersama teman-temannya, mereka melewati rumah seorang Belanda yang kebetulan baru saja membawa anjingnya berjalan-jalan. Sekonyong-konyong anjing itu mengejar Manai sambil menyalak galak.
Secara refleks, Manai mengambil batu sekepalan tangan, lalu melempar anjing galak itu. Anjing itu meraung kesakitan dan lari kembali ke tuannya. Melihat anjingnya meraung, Tuan Belanda itu marah sekali, lantas menghardik Manai dalam bahasa Belanda: “Hei anjing itu makannya lebih dari kamu. Saya memeliharanya dengan baik. Sekali lagi kamu berbuat begitu, akan saya panggil polisi”.
Mendengar makian itu Manai diam saja. Tapi dalam hati, ia berkata: “Kebiasaan saya di kampung, kalau ada anjing galak, saya hajar dengan batu sebesar mungkin. Tuan Belanda itu malah marah-marah menganggap saya lebih rendah dari anjingnya. Pemberontakan hebat timbul dalam hati saya”, tulis Manai Sophiaan dalam memoarnya; Apa Yang Masih Teringat.
Sejak itu Manai pun berketatapan hati untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan, terutama yang dilakukan kaum penjajah Belanda.
Manai Sophiaan lahir di Takalar, sebuah kota kecil tak jauh dari Makassar, 5 September 1915. Ayahnya seorang komandan polisi setempat. Masa kecilnya dilalui dengan menempuh pendidikan sekolah dasar Twede Inlandse School (1926) dan Schakel School (1931) di kota kelahirannya. Lalu dilanjutkan dengan menjalani pendidikan menengah di MULO Makassar (1934).
Menginjak usia 21 tahun, Manai memutuskan untuk ke Yogyakarta demi menimba ilmu di Taman Guru Taman Siswa. Setamat dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, putra Makasar ini memutuskan untuk bekerja menjadi guru di Taman Siswa.
Di masa pendudukan pasukan Jepang di tanah air, dimulailah masa perjuangan dari pemuda Manai Sophiaan. Kehidupannya dimulai ketika dia memutuskan menjadi seorang wartawan. Awalnya ia bekerja seagai jurnalis di koran Pewarta Selebes di tahun 1942. Dia berkarir di media tersebut hingga mencapai posisi sebagai pemimpin redaksi.
Selain berkarir sebagai wartawan, Manai juga aktif di pergerakan kebangsaan di jalur politik. Perjuangannya diawali ketika berkiprah dalam Dewan Gemeente (1939-1945). Di Makassar, semula ia bergabung dengan Partai Indonesia Raya (Parindra). Di partai tersebut, Manai pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Parindra di Makassar.
Tapi, tak lama kemudian ia bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Saat Partai Nasional Indonesia (PNI) baru dibentuk lagi sebagai hasil fusi tujuh kelompok nasionalis, 29 Januari 1946, Manai Sophiann ditunjuk sebagai Ketua PNI Daerah Sulawesi. Pembentukan PNI itu dideklarasikan dalam kongres yang diselenggarakan di Kediri, Jawa Timur, 28 Januari sampai 1 Februari 1946. Dari komposisi pimpinan partai, falsafah, dan program partai tersebut, tampak jelas bahwa PNI 1946 mewarisi ideologi PNI 1927. Sebagai ketua umum dipilih Sarmidi Mangunsarkoro, yang sebelumnya menjabat Sekjen Serindo. Dalam jajaran pimpinan partai hasil kongres tersebut tercatat sejumlah tokoh nasionalis terkemuka, seperti: Mr. Sartono, Mr. Wilopo, Sidik Djojosukarto, A.K. Gani, Mr. Sumanang, dan Sudiro. Ia juga pernah didapuk menjadi Sekjen PNI.
Di masa perang kemerdekaan, Manai memimpin sebuah organisasi yang beranggotakan para pemuda nasionalis radikal, yaitu Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI). PPNI terlibat penuh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari gempuran NICA dan sekutu di kota Makassar.
Kemudian dilanjutkan dengan menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat/BP-KNIP (1946-1950) pasca kemerdekaan. Selama di KNIP dan parlemen, Manai dikenal sebagai tokoh yang vokal menyuarakan aspirasi PNI. Sejumlah mosi pernah ia lontarkan. Salah satu yang paling terkenal adalah mosi yang memicu Peristiwa 17 Oktober 1952.
Mosi Dibalik Peristiwa 17 Oktober 1952
Pada tahun 1952, kementerian pertahanan dan angkatan perang, yang sangat dipengaruhi Partai Sosialis Indonesia (PSI), berencana menjalankan reorganisasi dan memberhentikan 60 ribu pasukan non-reguler dan 30 ribu pasukan kepolisian. Selain itu, militer telah aktif melakukan kerjasama dan menerima bantuan dari Belanda. Di sisi lain, pada penghujung 1952, militer sudah sangat gerah dengan politisi sipil dan parlemen. Sementara, pada sisi lain, parlemen juga resah dengan meningkatnya pengaruh militer sebagai kekuatan politik tersendiri.
Kejadian ini bermula ketika Kabinet Wilopo dan pimpinan TNI, berniat mereorganisasi dan rasionalisasi militer untuk menanggalkan mentalitas tentara gerilya menjadi tentara profesional. Proses ini akan diikuti pemberhentian hampir 40 persen personel TNI sebagai dampak pemangkasan anggaran.
Pihak pimpinan militer, seperti KSAD Kolonel AH Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang, mempunyai usul untuk mendatangkan Misi Militer Belanda (MMB). Misi ini bertujuan membantu dalam segi teknis –bukan doktrin–untuk menyediakan kader bagi lembaga-lembaga pendidikan militer. Namun, ide ini ditentang keras golongan lain di dalam AD. Pihak lain itu dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, melaporkan ketidaksukaannya terhadap rencana itu kepada Sukarno secara langsung, tanpa mengindahkan alur komando yang sudah merupakan acuan di militer.
Pihak parlemen bertindak cepat, sejumlah politisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap angkatan perang. Pada 28 September, anggota parlemen Zaenul Baharuddin bahkan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik Angkatan Perang. Ia meminta selekasnya disusun Undang-Undang Pertahanan Negara.
Dua pekan berikutnya, Kasimo, dari Partai Katolik, mengajukan mosi yang lain: menuntut penyempurnaan Angkatan Perang dan pembentukan Panitia Negara untuk keperluan itu. Bahkan keeseokan harinya, Manai Sophiaan menambah tuntutan Kasimo, yaitu usul agar Panitia Negara diberi kewenangan memecat pemimpin Angkatan Perang.
Gempuran bertubi-tubi dari parlemen, membuat para perwira angkatan perang mendidih marah. Mereka menganggap parlemen telah memasuki wilayah teknis militer. Sehingga membuat Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Teritorium VII/Sulawesi Selatan, bahkan sampai memberikan ultimatum. “Pokoknya di sana atau di sini harus bubar!,” katanya.
Situasi politik semakin mencekam ketika pada 16 Oktober 1952, parlemen menyetujui mosi Manai Sophiaan, yang “menyatakan dengan tegas keharusan diadakannya reorganisasi dan mutasi yang segera di lingkungan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan.”
Posisi Presiden Karno, seperti dicatat Herbert Feith, cenderung menyetujui langkah Manai Sophiaan ini. Apalagi, sejak awal Bung Karno kurang setuju dengan langkah militer berpolitik dan mencampuri kehidupan sipil.
Pihak militer kemudian mengambil tindakan. Sejak jam empat subuh tanggal 17 Oktober 1952, pihak militer sudah mengamankan tempat-tempat strategis yang ada di ibukota Jakarta: kantor RRI, gedung DPRS-MPRS, dan stasiun-stasiun kereta api. Berikutnya pada jam delapan pagi, kerumuman massa menjalar; mereka diangkut dari pabrik-pabrik di luar kota, sisanya dari Jakarta dikelola jagoan-jagoan Betawi. Tentara mengorganisir demonstrasi itu, dengan dukungan tank dan artileri, bergerak ke istana presiden, menuntut pembubaran parlemen.
Usaha menengahi kericuhan di kalangan AD sudah dilakukan oleh Presiden Sukarno, yang cenderung tidak setuju dengan usulan Nasution-Simatupang. Musyawarah ketiganya, yang juga dihadiri Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, tak berjalan mulus. Seperti ditulis John D. Legge dalam Sukarno: Sebuah Biografi Politik. “Pembicaraan itu meningkat panas dan hampir berkembang menjadi adu teriak antara Sukarno dan Simatupang,”
Pada dini hari tanggal 17 Oktober 1952, para panglima berkumpul di Staf Umum Angkatan Darat. Mereka saling melempar ide gerakan dengan kepala panas, sampai disela oleh Simatupang: “Stop. Ini sudah berbau kup. Kritik, ok, tetapi jangan kup”.
Sebelum tanggal itu, para pimpinan AD sudah melakukan tindakan terlebih dahulu. Pihak militer kemudian melancarkan operasi penangkapan terhadap enam anggota parlemen. Manai Sophiaan nyaris diculik di kediamannya, sementara sekelompok perwira loyalis Sukarno di Jawa Timur berhasil kabur, karena tim penyergap pimpinan Mayor Kemal Idris salah menggrebek rumah.
Situasi demikian membuat Jakarta menjadi panas dan penuh dengan panggung protes. Sementara itu, sehari sebelum istana dikepung, Kepala Intel Biro Informasi Perang, Zulkifli Lubis, sudah menghubungi ajudan Sukarno tentang pengerahan massa tersebut. Bahkan Kolonel Moestopo yang mengorganisir demonstrasi itu sudah diminta membatalkan niatnya. Namun, demonstrasi tetap terjadi. Peristiwa puncak ketika moncong meriam diarahkan ke istana atas arahan Kemal Idris.
Perseteruan sipil dengan militer (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak, dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain. Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil.
Pihak politisi sipil kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat. Kecaman-kecaman itu dianggap tentara, tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Sementara itu, di sisi militer mereka merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Namun pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda, untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup. Bahkan kemudian hari, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri. Dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng. Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada.
Hari itu di dalam istana, Sukarno dan para panglima yang dipimpin Nasution berunding. Pihak militer menuntut parlemen dibubarkan. Sukarno menolaknya dengan marah; dia tidak ingin menjadi diktator dan masih percaya dengan demokrasi. Sukarno lalu keluar dan menenangkan massa. Setelah menasihati mereka akan pentingnya parlemen sebagai sarana demokrasi, layaknya seorang ayah kepada anaknya, tensi massa mulai menurun. Disusul teriakan-teriakan “Hidup Bung Karno!” Massa, baik sipil maupun militer, bubar dengan teratur.
Duta Besar RI di Uni Soviet
Awal Desember 1963, Manai Sophiaan ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Duta Besar RI untuk Uni Soviet. Ia menggantikan Adam Malik. “Tugasmu yang utama di Uni Soviet ia meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dengan negara itu,” kata Bung Karno, saat melantik Manai Sophiaan.
Waktu itu, kata Manai Sophiaan, memang hubungan Indonesia dengan Uni Soviet sedikit terganggu akibat politik PKI yang melibatkan diri dalam sengketa ideologi antara Uni Soviet dengan Republik Rakyat Tiogkok (RRT). RRT melancarkan tuduhan bahwa Uni Soviet menjalankan revisionisme modern yang berkompromi dengan kaum imperialis. PKI berpihak kepada RRT, karena PKT dan PKI sama-sama tidak percaya kepada politik Uni Soviet yang berkoeksistensi secara damai dengan negara-negara imperialis/kapitalis, sebagai upaya untuk menghindarkan dunia dari peperangan.
Waktu itu Indonesia membutuhkan bantuan senjata dan ekonomi dari Uni Soviet untuk perjuangan Dwikora. Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan dukungan RRT sebagai co-sponsor CONEFO (Conference of the New Emerging Forces), gagasan Indonesia. Sebaliknya Uni Soviet dalam hal CONEFO memperlihatkan sikap yang ogah-ogahan. “Mungkin pemerintah memilih saya menjadi Duta Besar di Moskow, karena sebagai eksponen PNI yang dipahami partai ini tidak mencampuri sengketa ideoologi Uni Soviet dan RRT, diharapkan lebih bisa diterima oleh Moskow,” kata Manai.
Satu hal yang perlu dicatat adalah loyalitas Manai kepada Bung Karno tidak dapat diragukan lagi. Hal itu terlihat setelah kejatuhan Bung Karno dan pembasmian kelompok politik kiri dan Soekarnois pasca tragedi 1965. Setelah berhasil menjatuhkan Bung Karno, rezim Orde Baru Jenderal Soeharto segera mencopot Manai Sophiaan dari posisinya sebagai Duta Besar RI untuk Uni Soviet.
Keputusan melakukan pencopotan Manai, berakibat pada memburuknya hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Sovyet selama beberapa tahun. Di sisi lain, sepulangnya dari Moskwa, Manai terlibat dalam aksi perlawanan terhadap rezim Orde Perlawanan itu, antara lain, ia perlihatkan ketika ikut menandatanganan Petisi 50.
Ia juga menerbitkan buku Kehormatan Bagi Yang Berhak, yang menggambarkan pergulatan Manai membela Bung Karno. Ia menegaskan dalam buku tersebut, mustahil Bung Karno mendalangi sebuah “kudeta terhadap dirinya sendiri”. Buku itu menimbulkan kecaman dari para eksponen angkatan 66, karena tudingan Manai bahwa aksi-aksi mahasiswa anti PKI dan anti Bung Karno pada tahun 1966 telah ditunggangi Badan Intelijen Amerika (CIA).
Sementara itu, dalam buku Apa yang Masih Teringat, Manai membela sikap politik Bung Karno yang dekat dengan komunis (PKI) sebagai kawan seiring menghadapi imperialisme (nekolim). Buku itu juga sempat membuat hubungan Manai Sophiaan dengan Jenderal A.H.Nasution memanas, karena ulasan Manai mengenai peran Jenderal A.H. Nasution selaku ketua MPRS ditahun 1967 dalam menjatuhkan Bung Karno.
Memasuki usia senja, Manai Sophiaan terkena penyakit Parkinson, yang akhirnya merenggut nyawanya pada hari Jumat 29 Agustus 2003. Tokoh nasionalis multi-talenta dan pembela Bung Karno yang gigih itupun meninggalkan kancah perjuangan untuk selama-lamanya.
Darah Juang Seorang Wartawan
Selain aktif di dunia politik, Mana Sophiaan tidak terlepas dari dunia tulis menulis dengan cara menjadi wartawan. Manai Sophiaan adalah tokoh asal Sulawesi Selatan, yang namanya tercatat dalam sejarah perkembangan pers di Indonesia. Ia pernah menjadi jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi Soeara Indonesia. Ini adalah koran pertama terbit di Makassar yakni pada tahun 1945, atau sekitar dua tahun sebelum surat kabar Pedoman (yang kemudian berubah menjadi Pedoman Rakyat) terbit di Makassar.
Dia juga tercatat sebagai satu-satunya jurnalis asal Sulawesi Selatan, yang ikut mendeklarasikan pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta, Jawa Tengah, pada 8-9 Februari 1946. Naluri jurnalistik inilah yang berpengaruh pada perjalanan hidup Manai di masa berikutnya, ketika ia menjadi pemimpin redaksi Suluh Indonesia (1954-1959), serta pemimpin redaksi Suluh Marhaen (1968-1972).
Suluh Indonesia adalah koran yang semi-organ PNI. Dibawah kepemimpinan Manai Sophiaan, Suluh Indonesia terbilang sukses menyuarakan ideologi dan program-program PNI sehingga partai nasionalis ini berhasil tampil sebagai pemenang dalam pemilihan umum tahun 1955.
Darah juangnya sebagai wartawan terus mengalir sejak usia muda hingga akhir hayatnya.
[Noor Yanto/Satyadarma]