Jakarta – Kremlin telah mengumumkan hasil utama dari pembicaraan antara kelompok ahli Rusia dan AS di Riyadh, Arab Saudi pada 23-25 Maret 2025.
Pengumuman itu datang tidak lama setelah Gedung Putih menerbitkan rilis pers mengenai topik yang sama.
Secara keseluruhan, versi dari kedua belah pihak mengandung 5 poin yang sama. Namun, Kremlin menambahkan beberapa tuntutan dalam versinya.
Terkait pelaksanaan Inisiatif Gandum Laut Hitam dan upaya memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian dan pupuk, Kremlin menegaskan kedua poin itu akan berlaku setelah AS mencabut:
1. Sanksi pada Rosselkhozbank (Bank Pertanian Rusia) dan lembaga keuangan lain yang terlibat dalam memastikan perdagangan pangan internasional (termasuk ikan dan produk ikan) dan pupuk.
Selanjutnya, AS harus menyambungkan kembali dua lembaga keuangan tersebut ke SWIFT, yaitu jaringan yang memfasilitasi transaksi keuangan global, serta membuka rekening koresponden yang relevan.
2. Pembatasan pada operasi pembiayaan perdagangan.
3. Sanksi pada perusahaan yang memproduksi dan mengekspor pangan (termasuk ikan dan produk ikan) dan pupuk.
4. Pembatasan yang melarang perusahaan asuransi bekerja dengan kargo pangan (termasuk ikan dan produk ikan) dan pupuk.
5. Pembatasan pada layanan kapal di pelabuhan.
6. Sanksi terhadap kapal yang mengibarkan bendera Rusia, jika terlibat dalam perdagangan makanan (termasuk ikan dan produk ikan) dan pupuk.
7. Pembatasan pada pasokan mesin pertanian dan barang lain yang digunakan dalam produksi makanan (termasuk ikan dan produk ikan) dan pupuk.
Selanjutnya, poin ketiga dari pembicaraan di Riyadh adalah Rusia dan AS sepakat mengembangkan langkah-langkah untuk melarang serangan terhadap fasilitas energi Rusia dan Ukraina.
Pelarangan ini, atau dengan kata lain gencatan senjata 30 hari, telah dimulai sejak 18 Maret 2025. Rusia menegaskan bahwa poin ini mencakup pilihan untuk memperpanjang perjanjian atau menarik diri jika terjadi ketidakpatuhan oleh salah satu pihak.
Adapun fasilitas energi Rusia dan Ukraina yang dilindungi selama gencatan senjata mencakup kilang minyak, jaringan pipa minyak dan gas serta fasilitas penyimpanan (termasuk stasiun pemompaan), infrastruktur pembangkitan dan transmisi listrik (termasuk pembangkit listrik, gardu induk, transformator, dan fasilitas distribusi), PLTN, dan bendungan hidroelektrik. [BP]
