Koran Sulindo – DPP PDI Perjuangan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) membahas hal strategis terkait politik hukum untuk membumikan Pancasila.
PDI Perjuangan akan terus berdialog dengan para pakar. Sesuai kebijakan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, partai memerkuat tradisi intelektualnya, memelopori tugas pembelajaran partai.
“Hari ini secara khusus kami undang Prof Mahfud MD, Dr. Bambang Kesowo, Prof Gayus Lumbuun, dan Heri Akhmadi Kepala Balitbang, untuk membahas hal strategis terkait politik hukum,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (18/6).
Hasto menjelaskan, desain politik hukum PDI Perjuangan bertitik tolak dari Pancasila sebagai ideologi negara, dasar dan tujuan bernegara, pandangan hidup bangsa. Bahkan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yakni Gotong Royong.
“Politik hukum membumikan Pancasila ini ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam membangun persaudaraan dunia,” kata Hasto.
Politik hukum tersebut juga dirancang dengan melihat berbagai persoalan hukum saat ini: bagaimana hukum dalam praktik; tumpang tindih kewenangan, budaya tertib hukum, dan berbagai persoalan hukum saat ini.
“Atas dasar itulah, maka politik hukum dirancang melalui pendekatan ideologis, konstitusional, sosiologis, hingga pada sistem harmonisasi, tranformasi kelembagaan hingga tinjauan atas berbagai undang-undang sejak jaman kolonial Belanda, jaman kemerdekaan, hingga pasca Amandemen UUD 1945,” ujar Hasto.
“Semuanya akan dituangkan dalam sikap politik dan program perjuangan Partai untuk diputuskan dalam Kongres V Partai,” imbuhnya.
PDI Perjuangan percaya bahwa hukum harus menjadi panglima dalam politik, sebab hukum mengatur bagaimana kehidupan berkebangsaan yang bebas, dan berkeadilan. “Serta berlakunya prinsip kesetaraan warga negara,” kata Hasto. [CHA]
