STRATEGI Presiden Joko Widodo membangun sebanyak-banyaknya infrastuktur mirip era kepemimpinan di Orde Baru. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Nur Hidayati. “Menumpukkan infrastruktur untuk strategi ekonomi itu mirip zaman Soeharto. Ini dampaknya besar,” ujar Nur Hidayati dalam jumpa pers di Kantor Walhi, Jakarta, 20 Novemver 2016 lampau. Dampaknya antara lain menumpuknya utang luar negeri, yang akan menjadi beban bagi generasi selanjutnya, dan merusak lingkungan serta masyarakat.
Thamrin Tomagola, sosiolog dari Universitas Indonesia, juga menilai pembangunan infrastruktur di era Jokowi cenderung menguntungkan pihak swasta atau pengusaha dan merugikan masyarakat. Tambahan pula, sekarang ini, pemerintah tidak punya uang yang cukup untuk membangun infrastruktur sesuai target yang sudah ditetapkan. Akibatnya, pemerintah terpaksa melibatkan pihak swasta untuk membangun infrastruktur. “Kementerian PU hanya punya 25 persen biaya yang disediakan APBN. Lalu 75 persen lagi dari mana?” ujar Thamrin dalam diskusi di Jakarta, 21 Desember 2016.
Kebijakan pemerintah membangun infrastruktur, lanjut Thamrin, harusnya disesuaikan dengan APBN yang dimiliki. “Kalau tidak, ini artinya pembangunan infrastruktur bukan untuk rakyat, melainkan untuk pengusaha,” tutrnya. [PUR]
