Dokter Klinik Pancasila, Zaskia Gotik

Koran Sulindo – Program Kilinik Pancasila resmi diluncurkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada Kamis (1/6) di Lapangan Stasiun Gambir, Jakarta. Program ini bertujuan mengajak anak-anak muda untuk lebih dekat dengan Pancasila. “MPR sangat terbantu dengan program kreatif dan inovatif untuk mendekatkan anak anak muda kepada Pancasila. Program Klinik Pancasila ini contohnya,” tutur Zulkifli melalui keterangan tertulis.

Gejala memudarnya Pancasila di kalangan muda, lanjutnya, harus disikapi dengan pendekatan yang interaktif. “Setiap zaman ada generasinya. Nah, di generasi milenial ini, kita dekatkan Pancasila dengan interaktif, dialog, dan lebih banyak mendengar. Pancasila menjadi mudah diterima,” tuturnya.

Direktur Klinik Pancasila adalah Doddy Susanto. Peresmiannya dilaksanakan bersama siswa-siswi SMA se-Jabodetabek dan Komunitas Pencinta Kereta Api.

Program ini sebenarnya sudah berjalan beberapa sejak tahun lalu. Bahkan, Kementerian Pertahanan mengangkat penyanyi dangdut Zaskia Gotik menjadi Dokter Klinik Pancasila pada 8 April 2016 lalu. Zaskia sendiri pernah dianggap melecehkan lambang negara Garuda Pancasila. “Biarlah kekhilafan beliau menjadi sejarah, tetapi ikhtiar Zaskia memperbaiki diri untuk menggelorakan nilai Pancasila menjadi nilai lebih dari perjuangannya,” kata Doddy Susanto ketika itu.

Sebelumnya, pada Kamis pagi, Zulkifli Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, yang secara nasional di pusatkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Pada upacara tersebut, Zulkifli Hasan mendapat amanah membacakan Teks Pancasila.

Zulkifli mengungkapkan, melalui momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, ia berharap Pancasila tidak berhenti hanya sebagai nilai, tapi dapat diimplementasikan menjadi tindakan nyata. Ia juga menyambut baik diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Dijelaskan Zulkifli, MPR RI sudah sejak dua tahun lalu mengusulkan kepada presiden untuk membentuk lembaga khusus yang menangani ideologi Pancasila. “Kalau sosialisasi empat pilar hanya mengandalkan MPR RI, sulit untuk berhasil. Karena itu, MPR RI sejak dua tahun lalu sudah mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk lembaga semacam BP7,” katanya.

BP7 adalah singkatan dari Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Badan ini dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru, tapi kemudian dibubarkan pada masa reformasi melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. [RAF]