OPINI – Kematian YBR (10), siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur, meninggalkan luka yang dalam. Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan saat mengevakuasi tubuhnya, surat yang ditujukan kepada ibunya. Di usia ketika dunia seharusnya diisi dengan permainan, tawa, dan mimpi-mimpi kecil, YBR justru memilih jalan sunyi yang tak seharusnya pernah ia kenal, bunuh diri.
Peristiwa yang diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga membeli buku tulis ini menyadarkan kita pada satu kenyataan pahit bahwa ekonomi tidak hanya membatasi pilihan hidup, tetapi dalam kondisi tertentu dapat merenggut harapan, bahkan nyawa. Bagi sebagian orang, buku tulis hanyalah kebutuhan sepele. Namun bagi seorang anak dari keluarga miskin, ia bisa menjadi simbol kegagalan, rasa bersalah, dan beban yang tak terucap.
Kasus YBR memang ekstrem, tetapi bukan satu-satunya. Di luar sana, ada jauh lebih banyak anak yang tidak mengakhiri hidupnya, namun terpaksa mengakhiri pendidikannya. Mereka putus sekolah demi membantu keluarga bertahan. Mereka tidak membunuh nyawa, tetapi perlahan membunuh mimpi mereka sendiri. Bangku sekolah ditinggalkan, buku pelajaran diganti dengan pekerjaan, dan masa depan disederhanakan menjadi satu tujuan yang penting hari ini bisa makan.
Anak-anak ini tumbuh dengan beban yang sama beratnya hanya saja tidak tercatat sebagai tragedi nasional. Mereka belajar terlalu cepat tentang kerasnya hidup, sebelum sempat mengenal luasnya dunia. Mimpi menjadi guru, dokter, penulis, atau apa pun yang pernah terlintas, dipendam rapat-rapat karena dianggap terlalu mewah bagi kondisi keluarga.
Kasus YBR menunjukkan bahwa mental anak tidak selalu sekuat yang dibayangkan orang dewasa. Anak-anak bisa berada pada titik paling rapuh, meski tubuh mereka masih kecil dan kata-kata mereka masih sederhana. Istilah “ekonomi pembunuh mimpi” bukan sekadar ungkapan emosional. Di negeri ini, tidak kekurangan anak pintar dan rajin. Yang kerap kurang adalah sistem perhatian terutama bagi anak-anak berpotensi yang lahir dalam keterbatasan ekonomi.
Dalam konteks kebijakan, negara sebenarnya telah menggulirkan berbagai program perlindungan anak. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang gencar digaungkan sejak 2025. Program ini tentu memiliki niat baik dan manfaat kesehatan.
Namun tragedi seperti yang dialami YBR mengingatkan kita bahwa persoalan anak tidak berhenti pada soal perut kenyang. Alangkah lebih tepat bila perhatian negara juga dialihkan, atau setidaknya diseimbangkan, pada pendidikan yang benar-benar gratis dan inklusif bukan hanya bebas biaya sekolah, tetapi juga menjamin akses alat tulis, buku, dan kebutuhan belajar dasar lainnya. Tentunya dengan penerima bantuan yang sesuai dengan target. Agar bantuan sampai pada yang membutuhkan.
Ketika tragedi seperti ini terjadi, sorotan publik sering tertuju pada negara. Pemerintah memang memegang tanggung jawab besar dalam menjamin hak pendidikan dan kesejahteraan anak. Namun sebelum sepenuhnya menunjuk ke arah kebijakan, ada lingkar terdekat dalam kehidupan anak yang juga perlu diajak bercermin yaitu keluarga, khususnya orang tua.
Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami betapa beratnya posisi mereka. Banyak orang tua hidup dalam tekanan ekonomi yang nyaris tak memberi ruang bernapas. Bertahan hidup dari hari ke hari sering kali menghabiskan seluruh energi, hingga kebutuhan emosional anak luput dari perhatian. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena hidup yang terus mendesak untuk sekadar cukup makan dan bertahan.
Di tengah kondisi itu, pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang mimpi, ketakutan, atau kegelisahan anak sering tak sempat diajukan. Anak belajar memahami keadaan lebih cepat dari usianya. Dalam banyak keluarga, membantu ekonomi dianggap sebagai bentuk bakti. Sebuah nilai yang luhur, namun bisa berubah menjadi beban ketika ditanggung terlalu dini.
Anak-anak dipaksa dewasa sebelum waktunya. Masa belajar dan bermain tergeser oleh tanggung jawab yang seharusnya belum menjadi milik mereka. Mereka mulai berpikir tentang besok makan apa, uang dari mana, dan bagaimana meringankan beban orang tua. Garis antara pembentukan karakter dan pengabaian hak anak menjadi sangat tipis.
Banyak dari mereka memilih diam. Mimpi-mimpi kecil dikubur perlahan, ditunda dengan harapan suatu hari bisa dikejar kembali. Namun tidak semua anak sampai pada hari itu. Sebagian tumbuh dewasa dengan luka batin yang tak pernah benar-benar sembuh, mereka terus hidup dalam keadaan pasrah tanpa harapan. Bukan karena mereka lemah atau tidak mau berusaha, namun mimpi terlihat mustahil untuk di wujudkan sendiri.
Kematian YBR seharusnya menjadi cermin bersama. Bahwa perhatian terhadap anak tidak cukup hanya dengan memastikan mereka hidup dan makan. Anak juga perlu didengar, ditemani, dan diyakinkan bahwa mimpi mereka layak diperjuangkan, apa pun kondisi ekonomi keluarganya.
Jika kemiskinan memang tidak selalu bisa dipilih, maka empati, kehadiran, dan keberpihakan kebijakan seharusnya tidak pernah absen. Karena ketika mimpi anak dibiarkan mati baik secara perlahan melalui putus sekolah, maupun secara tragis seperti YBR, yang hilang bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga kemanusiaan kita sebagai bangsa. [UN]